%A NIM. 00350037 KHAERUL ANAM
%O 1. DRS. SUPRIATNA, M. SI
2. GUSNAM HARIS, S. AG, M. AG
%T PERUBAHAN PERANAN GENDER DAN APLIKASI PEMBAGIAN WARISAN ISLAM 2:1


(STUDI ATAS KASUS DESA REMBUN KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN)
%X ABSTRAKSI

Masyarakat Rembun merupakan masyarakat yang notabenenya beragama Islam. Hukum Islam dijadikan 
sebagai sandaran hukum yang dipandang mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat Dalam hal  
kewarisan,  masyarakat Rembun menggunakan hukum kewarisan Islam sebagai sandaran penetapan 
pembagian harta warisan, demikian pula dalam pembagian untuk anak, digunakan pedoman 2: I untuk 
anak laki-laki dan anak wanita.
Hal ini berjalan dalam kurun waklu yang lama, di  mana  kaum  wanita hanya berperan dalam sektor 
domestik saja, yang hanya mengurus,  memelihara, dan mendidik anggota keluarga, tanpa ikut campur 
dalam sektor publik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat rasio (aka!), ketrampilan, dan 
kehliannya, sebagai akibat dari rendahnya taraf pendidikan yang dimiliki wanita. Belum ada kesamaan 
perolehan hak antar keduanya.
Seiring perubahan zaman, yang mendorohg semakin meningkatnya taraf pemikiran masyarakat Rembun, 
kaum wanita berusaha bangkit dari keterpurukan dan ketertindasan yang dialaminya, dengan ikut serta 
dalam aklifitas pemenuhan nafkah keluarga. Peran yang dijalankan wanita tidak hanya dalam sektor 
domestik saja, namun dia juga berperan dalam sek-tor publik, seperti dengan berdagang, menjadi 
guru, PNS, dan lainnya. Hal ini mulai marak setelah  tahun  1990-an, setelah masyarakat Rembun 
mengenal  pabrik-pabrik  (industri)  rumah  tangga, yang merupakan  salah satu penghasilan  utama 
penduduk
Wanita menuntut adanya persamaan hak, seperti dalam hal pendidikan, jaminan kesejahteraan sosial, 
dan persamaan hak untuk memilih aktifitas kerja. Namun di antara keduanya juga terdapat perbedaan, 
hal ini  merupakan  sebagai bukti adanya sifat saling ketergantungan, saling menutupi, dan saling 
melengkapi bagi keduanya.
Dalam pembagian warisan untuk anak masyarakat Rembun menggunakan hukum kewarisan Islam (2: 1) untuk 
anak laki-laki dan anak wanita, hal ini didasarkan pada beberapa alasan, seperti banyaknya beban 
dan tanggung jawab yang diemban laki-laki daripada wanita. Laki-laki berkewajiban memenuhi segala 
kebutuhan wanita, baik sandang, pangan, maupun papan, dan pemenuhan mahar.
Namun demikian ada sejumlah  kaum  wanita  yang  menghendaki pembagian yang seimbang, hal ini  
dilakukan  dengan  pembagian  hibah. Pembagian ini dilakukan dengan mendasari pada beberapa alasan, 
seperti sebagai upaya untuk tetap melestarikan segala ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, yang 
merupakan nas qatiy dan muhkam, yang tidak dapat dirubah oleh situasi dan keadaan apapun. Di 
samping itu pembagian ini dilakukan untuk menghindari adanya pertengkaran dan perkelahian antar 
anggota keluarga dalam  upaya pembagian harta warisan.
%K Gender, pembagian warisan
%D 2004
%I UIN SUNAN KAIJAGA
%L digilib30944