@phdthesis{digilib30948,
           month = {October},
           title = {IZIN POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH},
          school = {UIN SUNAN KAIJAGA},
          author = {NlM: 0035 0197 MOCH. FATKHI SUBKHI},
            year = {2004},
            note = {1.  Drs. KAMSI, MA.
2.  SITI DJAZIMAH, S.Ag.},
        keywords = {Poligami masa 'iddah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30948/},
        abstract = {Sebagairnana telah diketahui bahwa po1igami  adalah perkavv1nan antara seorang suami dengan Iebih 
dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Untuk dapat melakukan poligami suami hams mengajukan 
permohonan izin ke Pengadilan Agama setempat disertai dengan alasan  dan syarat-syarat yang telah 
ditentukan dalam peraturan  perundang-undangan ( UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam).

Kegelisahan yang dirasakan penyusun di sini adalah apabila terdapat  seorang suami yang telah 
menceraikan istrinya dengan talaq raj'i. Ketika  akan menikah lagi dengan wanita lain sementara 
istrinya yang ditalaq itu masih dalam  masa 'iddah, apakah suami tersebut hams mengajukan izin 
terlebih  dahulu  ke Pengadilan Agama sebagaimana layaknya izin untuk berpoligami.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan Yuridis-Nonnatif. Sebagai 
sumber primernya adalah UU  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam  dan sumber sekunder adalah 
kitab-kitab maupun buku? buku ilmiah yang membahas mengenai poligami. Dalam melakukan analisis 
penyusun berusaha mengambil makna yang terkandung da1am pasal-pasa1 yang berkaitan dengan 
pennasalahan izin poligami dalam masa 'iddah yang merupakan judu1 skripsi penyusun.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan  adalah  bahwa kasus tersebut termasuk 
ke dalam izin poligami dalam masa 'iddah. Alasannya adalah karena pada dasarnya pada talaq  raj 'i 
itu tidak  menghilangkan  hak-hak yang ada pada istri yang tertalaq tersebut selama masa 'iddahnya. 
Kedudukan dan hak dari istri tersebut sama halnya dengan istri sebelum diceraikan dalam hal hak 
kebendaan, sehingga apabila suami tersebut menikah dalam masa 'iddahnya istri yang tertalaq raj 'i, 
ia hams mengajukan izin sebagaimana izin poligami. Karena pada hakekatnya suami istri yang bercerai 
dengan talaq raj 'i dianggap masih sebagai suami istri karena ikatan perkm{$\backslash$}-1nannya belum putus.}
}