%A NIM: 02351629 MUHAMMAD HIDAYAT
%O 1.DRS. SUPRIATNA, M.SI
2.MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.AG., S.H., M.HUM
%T PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DAN AKIBATHUKUMNYA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN P.A. BANTUL NOMOR: 266/PDT.G/2005/PA.BTL)
%X Hubungan perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang isteri 
saja, akan tetapi dapat juga seorang suami memiliki isteri  lebih dari seorang. Pol a hubungan 
seperti inilah yang disebut dengan poligami, yang banyak menjadi pcrrnasalahan dalam kehidupan 
keluarga atau rumah  tangga,  sehingga keinginan suarni untuk  berpoligarni sering tidak diterima 
oleh isteri.
Me1ihat kenyataan bahwa pelaksanaan perkawinan poligami terutama di Indonesia ini sedikit sulit, 
karena Undang-Undang menetapkan  berbagai  persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, 
ada kecenderungan di rnasyarakat kita untuk melakukan poligami secara diarn-diam, tanpa 
sepengetahuan isteri, bahkan tanpa didaftarkan di pencatatan nikah, ada juga yang menggunakan  
identitas palsu.
Dari uraian di atas, penyusunan skripsi ini mernfokuskan pada: I) Bagaimana pembuktian dan 
pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut?, 2) 
Bagairnana pula akibat hukurn yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut? 
Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agarna Bantul. Datanya diambil dari putusan perkara 
pembatalan poligami tanpa izin isteri No. 266/Pdt.G/2005/PA.Btl),  dengan  menggunakan  metode 
dokumentasi dan  wawancara. Sedangkan  pendekatan penelitian ini rnenggunakan pendekatan 
yuridis-normatif, yang berdasarkan hukum positif (seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Kompilasi Hukum  Islam  dan  putusan  Pengadilan  Agama) dan berdasarkan  Hukum Islam (al-Qur'an, 
Hadis  dan  qa'idah fiqhiyyah).
Dari basil penelitian ini ditemukan, bahwa Perkawinan poligami yang dilakukan
tanpa izin pihak isteri dan Pengadilan Agama adalah sah menurut agama tapi tidak menurut peraturan 
Undang-Undang yang berlaku. Menurut Islam dalam melakukan poligami tidak harus ada izin dari isteri 
tetapi suami sanggup membayar mahar (mas kawin) dan sanggup memberi belanja terhadap 
isteri-isterinya. Oleh karena  itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam pernbuktian terhadap 
 perkara  telah  ada bukti yang sempurna (surat) dengan bukti yang mengikat dan menentukan 
(pengakuan), oleh sebab itu perkawinan itu sudah dapat terbukti salah karemi tidak seizin isteri 
dan Pengadilan Agama.
Akibat  hukum  dari  pembatalan  poligami  tersebut  mencakup  tiga  aspek  yaitu,
pertama: akibat hukum yang berhubungan dengan hubungan bekas  suami  dan  bekas isteri. Ketika 
perkawinan sudah dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berpisahnya berbeda dengan 
suami isteri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang 
perkawinannya dibatalkan. Sedangkan dalam masalah nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, 
tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak 
mewajibkan nafkah. Kedua: akibat yang berhubungan dengan anak.  Kedudukan  anak  yang  perkawinan 
kedua orang tuanya  dibatalkan adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang 
perkawinannya dibatalkan. Ketiga: akibat  yang  berhubungan  dengan  harta bersama. Dengan adanya 
harta pribadi masing-masing suami isteri tidak berubah dan tetap menjadi pembatalan perkawinan, 
maka hubungan suami isteri  berakhir  dan terhadap miliknya. Terhadap harta bersama maka harta 
dibagi dua diantara bekas suami dan isteri atau masing-masing bekas suami dan bekas isteri 
memperoleh separuh.
%K Pembatalan poligami
%D 2007
%I UIN SUNAN KAIJAGA
%L digilib30992