TY - THES N1 - Drs. ABDUL HALIM, M. Hum. Drs. M. SODIK, S. Sos. M. Si. ID - digilib31000 UR - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31000/ A1 - HERU NUGROHO, NIM : 99373511 Y1 - 2004/08/03/ N2 - Desa mempunyai latar belakang sejarah yuridis dan sosiologi s yang panjang. Dia merupakan satu entitas hukum yang mandiri dan mempUi-iyai fondasi yang khas. Dalam demokrasi modem desa dilegitimasi dan didudukkan sebagai Pemerintahan yang demokratis. Namun, desa telah mempunyai das sollen-nya sendiri yang tidak dapat begitu saja disamakan dengan tenna demokrasi ala Barat. Perbedaan juga menyangkut masalah hubungan-hubungan sosial di dalamnya di mana warga desa menjalankan peranan dalam Pemerintahan Desa. Kedua masalah ini menjadi pokok bahasan yang dikaji dalam tulisan ini menurut sudut pandang hukum tata negara Islam. Signifikansinya terletak pada suatu upaya memberi kritik terhadap aturan Pemerintahan Desa sekaligus legitimasi bagi umat Islam yang akan berperan di dalamnya. Tulisan ini akan menelaah Pemerintahan Desa dengan pendekatan historis­ nonnatif dan mendasarkan diri pada faktor kesejarahan Desa dan aturan nonnatif yang mengaturnya terutama terfokus pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Data yang ada dianalisis dengan mengunakan paradigma hukwn Islam. Sehingga dapat diperoleh kepastian tentang tata aturan Desa yang mengarah kepada standar lslami. Uraian yang ada menitik-beratkan pada tujuan ditegakkannya hukum Islam yang diantaranya untuk mencapai kemaslahatan. Dari sana diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar aturan mengenai Pemerintahan Desa dapat diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai Pemerintahan Islam yaitu kemaslahatan yang mencakup keadilan dan kesejahteraan umat. Dan dari sini umat Islam mendapat legitimasi kuat untuk berperan lebih besar dalam Pemerintahan Desa sehingga tercapai reformasi sosial menuju masyarakat madani yang dicita-citakan Islam. PB - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA KW - Pemerintahan desa KW - umat Iislam M1 - skripsi TI - PERANAN UMAT ISLAM DALAM PEMERINTAHAN DESA (KAJIAN TERHADAP UU RI N0.22 TAHUN 1999 BAB XI TENTANG DESA) AV - restricted EP - 113 ER -