%A NIM : 98373303 ABDUS SU'UD
%O l. DR H. ABD. SALAM ARIEF, MA.
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
%T KONSEP BUGAH DALAM HUKUM ISLAM ( KAJIAN TERHADAP PEMBERONTAKAN DI/TH)
%X Dalam kajian fikih Islam klasik, al-Bugiih selalu digunakan untuk kelompok umat yang karena alasan 
( ta'wll) tertentu yang membangkang terhadap kepala negara (imim), dengan mengandalkan jumlah  
serta kekuatan tertentu yang signifikan. Berdasarkan dalil­ dalil terkait, ulama klasik  sepakat 
memandang  pembangkangan  sebagai dosa dan dalam batas-batas tertentu para pelakunya dapat 
diperangi agar kembali kejalan yang benar.
Dalam perjalanan sejarah Indonesia telah terjadi beberapa pemberontakan untuk menggulingkan 
pemerintah yang sah. Salah satu dari beberapa pemberontakan  yang terjadi ialah pemberontakan 
DI/Tll. Pemberontakan yang berpusat di Javva Barat ini telah meluaskan gerakannya sampai ke Jawa 
Tengah, Kalimantan selatan, Sulawesi  Selatan, serta Aceh.
Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut, sebenamya hal-hal apa yang menj adi latar 
belakang pemberontakan DIITII, serta bagaimana status pemberontakan DI/TU tersebut apakah bisa 
dikatakan sebagai a!-Bugih dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan negara Indonesia sebagai negara 
kebangsaan (nation state) tidak didasarkan pada idioiogi agarna tertentu (Islam), yang dengan 
idiologi (Islam ) itu berlaku hukum-hukum agama (Islam) terhadap masyarakat, atau dengan  kata  
lain Indonesia bukan merupakan negara Islam.
Setelah mengkaji dan meneliti data yang ada, dengan menggunakan pendekatan Historis dan pendekatan 
Fikih Siyasah, penyusun sampai pada kes1mpulan bahwa Iatar belakang pemberontakan DI/TIT tersebut 
meliputi 2 hal , yaitu latar belakang yang bersifat sosio-politis (kekecewaan kedaerahan) clan 
iatar belakang yang bersifat idiologis keagamaan. Tiap-tiap daerah memilik:i latar belakang yang 
berbeda sebagai alasan pemberontakan , namun kesemuanya disatukan oleh tujuan yang sama ialah 
tujuan mendirikan negara Islam di Indonesia.
Sementara itu, berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah mayoritas Islam serta 
kesedian negara mengakomodasi kepentingan-kepe ntingan Islam dengan misalkan, mendirikan Departemen 
Agama, mengesahkan UU No.7 Th. 1974 tentang perkawinan, UU No .9 Th.1989 tentang Pengadilan Agama 
dan lJU lainnya, telah menjadikan alasan bagi sebagian ularna di Indonesia untuk menganggap bahwa 
negara Indonesia merupakan Dir as-Salim yaitu negara urnat  Islam.
Hal  ini  dikuatkan  pula  dengan  hasil  keputusan  konferensi  alim  ulama  yang
diselenggarakan  pada tahun  1954, yang  menyatakan  bahwa  kenegaraan  RI merupakan








































kekuasaan yang iii-Syaukah (de facto) dengan sebutan  Walyi








































al-Amrf at;f-l)ariirf bi asy­









































Syaukah (pemegang  kekuasaan  temporer  yang  de facto  memegang  kuasa).  Keputusan tersebut 
didasarkan kepada  pertimbangan tidak  mungkin  membangun  kekuasaan  politik
tersendiri untuk menjalank:an hukum Islam di dalam negara RI, maka kekuasaan yang zu­
Syaukah tersebut diterima dalam keadaan tidak ada pihhan lain (J)ariin).
Atas dasar tersebut, maka setiap gerakan yang ingin membelot dan keluar daripada ketentuan negara 
dengan mengangkat senjata untuk menentang dan menyerang kekuasaan negara, dapatlah dianggap sebagai 
pemberontak atau al-Bugih Meskipun gerakan tersebut dengan mengatasnamakan Islam sebagaimana halnya 
dengan gerakan DI/TIT ini. Hal ini dikarenakan oleh substansi pembangkangan yang dilakukannya dan 
bukan pada tujuan daripada gerakan ini.
%K Bugah, Huhum islam
%D 2004
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib31002