The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERILAKU DEWAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT GAJI (STUDI DI DPRD KAB. SLEMAN D. I. YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2004 - 2009)
Pokok masalah pada penelitian ini adalah: Pertama bagaimana pandangan anggota dewan (DPRD Kab. Sleman) terhadap Undang-undang no. 38 th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua bagaimana tingkat kesadaran dalam berzakat. Ketiga, bagaimana tata cara membayar zakat gaji. Metodologinya Kajian Hukum yang Sosiologis (Social-legal research) Pendekatan yuridis empiris. Populasinya anggota DPRD Kab. Sleman periode 2004-2009 (berjumlah 45), 15 angket yang kembali, sehingga sampel yang digunakan 15 responden dengan teknik random sampling. Bentuk pertanyan: Pertama alternative jawaban berupa Multidimensional Cheklist. Yaitu responden memilih jawaban berupa : Setuju (S). Netral (N), Tidak Setuju (TS). Kedua Multichoice Cheklis responden dapat menjawab lebih dari satu.Wawancara sebagai penyempurnaan data. Analisa Data yang digunakan, pertama, analisa kualitatif-Deskriftif Kualitatif- yaitu kondisi variable diukur kemudian dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan dengan ukuran prosentasi, jika semuanya terpenuhi maka 100% atau 75%, 50%, 25%. Dilanjutkan ke pernyataan berupa predikat seperti: Sadar, Kurang Sadar dan Tidak Sadar. Kedua, analisa kuantitatif-non statistik-melalui peyajian tabel ditribusi Frekunsi yang dituangkan dalam persentasi. Dari hasil penelitian, mayoritas 14 responden (93,333%) menyatakan setuju bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan kesejahteraan. 1 responden (6,667%) tidak setuju. 10 responden (66,667%) yang menganggap undang-undang no.38 th. 1999 tentang pengelolaan zakat sangat penting dan sisanya 5 responden (33,333%). memilih netral. Berarti mayoritas responden berpandangn positif terhadap UPZ. Terdapat 8 responden (53,333%) menyatakan undang-undang yang ada saat ini belum optimal, 7 responden (46,667%) lainnya memilih netral. Mayoritas 12 responden (80%) menginginkan undang-undang tersebut di sempurnakan, lainnya 3 responden (20%) menyatakan belum perlu, yang terpenting undang-undang tersebut terus direalisasikan dan dikontrol. Responden yang menganggap undang-undang tersebut penting sebanyak 10 responden (66.667%) dan sisanya 5 responden (33.333%) memilih netral, yang menyatakan dengan dengan Undang-undang tersebut sangat membantu dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat ada 9 responden (60%). Memilih netral 5 responden (33.333%). Sedangkan yang menganggap tidak, 1 responden (6.667%). Diukur prosentasi para responden, tingkat kesadaran dalam berzakat tinggi. Dari 15 responden terdapat 13 responden atau 86,667% menunaikan zakat gaji, sisanya 2 responden (13,333%) belum pernah menunaikan zakat. Tata cara pengeluaran zakat oleh anggota dewan beragam. 10 responden (66,667%) memilih kadar zakat 2,5%. 2 responden (13,333%) memilih kadar zakat 20%. 1 responden (6,667%) memilih kadar zakat 10% oleh, Waktu pengeluarannya ada yang memilih perpendapatan, perbulan, pertahun bahkan ada yang mengkombinasikan antara keduanya bulanan dan tahunan. Beberapa alternatife yang digunakan muzakki berkenaan tatacara penyaluran zakat, melalui lembaga amil zakat, yayasan sosial, masjid, partai politik dan secara personal. Dari alternatife, ada menggunkan satu cara saja seperti melalui partai politik, dua cara sekaligus, bahkan semua tempat alternatif tersebut dipakai.
Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
PERILAKU DEWAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT GAJI (STUDI DI DPRD KAB. SLEMAN D. I. YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2004 - 2009) (Text)
PERILAKU DEWAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT GAJI (STUDI DI DPRD KAB. SLEMAN D. I. YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2004 - 2009) (Other)
HTML Summary of #3107 PERILAKU DEWAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT GAJI (STUDI DI DPRD KAB. SLEMAN D. I. YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2004 - 2009)
Politik Islam