@phdthesis{digilib31094,
           month = {March},
           title = {IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM
PADA ERA OTONOMI DAERA H DI KABUPA TEN 50 KOTA
(STUDI ATAS PERAN PARLEMEN NAGARI ATAU BPAN)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 99373606 HARMEN HADI},
            year = {2004},
            note = {1.DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
2.DRS. H. ABD. MADJID, AS.},
        keywords = {PERAN PARLEMEN NAGARI},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31094/},
        abstract = {sehingga ketika berguhr refonnasi amatlah wajar kalau daerah  ini  kembali mencari sosok jati 
dirinya yang telah hilang akibat intervensi dan budaya penyeragaman. Akibat Undang-undang no 5 
tahun  1979 tentang pemerintahan desa menjadikan masyarakat mengalami split personality kultural 
yang sangat akut, karena pemerintahan nagari sangat mencolok perbedaannya dengan pemerintahan desa 
yang dipaksakan. Pemerintahan nagari adalah pemerintahan yang tumbuh dari arus bawah, demokrasi, 
terbuka dan egaliter, sedangkan pemerintahan desa adalah pemerintahan yang dibangun berdasarkan 
feodalis, patemalis dan bahkan nepotisme hingga posisi legitimasi masyarakat hanyalah kepura-puraan 
semata.
Sistem pemerintahan yang seperti ini mengakibatkan lag (ketimpangan) yang berkepanjangan di 
Minangkabau dan tentunya tennasuk daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tempat dimana penelitian ini 
penyusun lakukan. Terjadilah dramatisasi distorsi budaya, melemahnya peran-peran nonnatif sehingga 
tidak lagi berfungsi sebagai gawang representatif dalam menggolkan setiap kebijaksanaan hukuni atau 
peraturan yang mestinya ada disetiap nagari-nagari,  karena pemahaman didaerah ini tentang 
kebijakan yang representatif itu adalah sebuah kebijakan yang lahir dari kesepakatan tiga komponen 
"tungku tigo sajarangan" (ulama, umara', dan cerdik pandai), bukan kebijakan one way communication 
(kebijakan yang datang dari satu arah)
Lahimya Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25/1999, berfungsi 
sebagai payung hukum dan pedoman sistem pemerintahan yang  akan  dibangun kembali didaerah ini. 
Undang-undang ini sekaligus memberikan jalan menguatnya setiap potensi-potensi kultural yang ada di 
nagari, salah satu potensi itu adalah Par1emen Nagari. Berdasarkan world view (pandangan hidup) 
masyrakat Minangkabau "adat basandi syara'dan syara' basandi kitabullah" falsafah ini memiliki 
dimensi kultural dan religius, yang scka1igus dijadikan pedoman dasar dalam kinerja parlemen ini.}
}