%0 Thesis
%9 Masters
%A NUR’AINANI MARSONO, NIM. 1520311052
%B PASCASARJANA
%D 2017
%F digilib:31145
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Bancassurance, Perjanjian Tertutup, Tying agreement, KPPU
%P 165
%T PRINSIP TRANSPARANSI PADA KEGIATAN BANCASSURANCE TERKAIT ADANYA PERJANJIAN TERTUTUP (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-I/2014)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31145/
%X Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) merupakan hukum yang mengatur  segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Salah satunya adalah perjanjian  tertutup atau tying agreement. Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian antara penjual dan  pembeli yang mempersyaratkan pembeli hanya dapat membeli barang yang diinginkan  apabila pembeli membeli barang yang diinginkan dan pembeli membeli pula barang lain  dari penjual yang bersangkutan. Salah satu kasus yang pernah terjadi dan diduga terdapat  praktek perjanjian tertutup yaitu kerjasama bancassurance (kerjasama antara bank dan  asuransi dalam pemasaran produk asuransi) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)  dengan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BJS) dan PT. Heksa Eka Life Insurance  (HELI). Kerjasama tersebut dianggap tertutup karena BRI tidak memiliki perusahaan  asuransi mitra selain BJS dan HELI, sehingga melanggar hak konsumen dalam memilih  produk asuransi serta menciptakan hambatan masuk bagi perasuransian lainnya, sedangkan  dalam kerjasama ini perlu diterapkan prinsip transparansi atau keterbukaan dalam  memberikan informasi. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimana prinsip transparansi pada kegiatan  bancassurance terkait adanya perjanjian tertutup.  Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan  pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh  bersumber dari buku-buku, jurnal, undang-undang, artikel, hasil penelitian terdahulu serta  sumber lain yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.  Hasil penelitian didapat bahwa, Pertama, prinsip transparansi harus dilakukan dengan  terbukanya pihak bank dalam menjalin kerjasama dengan seluruh calon rekanan perusahaan  asuransi tanpa ketentuan dan syarat yang menyulitkan para calon rekanan tersebut dalam  menjalin kerjasama kegiatan bancassurance, sehingga dapat bersaing dengan sehat serta  pihak bank tidak bersikap diskriminatif dalam memilih calon rekanan untuk perjanjian  kerjasama bancassurance. Kedua, penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas  kerjasama bancassurance dalam putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 telah tepat memenuhi  unsur dalam Pasal 15 UU Anti Monopoli, akan tetapi penilaian sebatas pemenuhan unsur  dalam pasal tersebut belum cukup untuk menyatakan kegiatan kerjasama bancassurance  yang terjalin melanggar Pasal 15 UU Anti Monopoli. Hal ini dikarenakan perjanjian juga  harus memenuhi kriteria-kriteria dalam Peraturan KPPU No. 5 tahun 2011 diantaranya  yaitu perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar,  dengan pangsa pasar 10% atau lebih. Ketiga, kerjasama bancassurance yang dilakukan  oleh PT BRI dengan melekatkan perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah dengan Asuransi  telah memenuhi unsur dalam Pasal 15 UU Anti Monopoli dan dapat digolongkan dalam  salah satu bentuk perjanjian tertutup. Adanya pembatasan rekanan dengan hanya  bekerjasama pada dua perusahaan asuransi saja patut pula untuk ditindak secara tegas  sebagai bentuk pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
%Z Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.,