%A NIM. 98353062 MUHAMMAD ALFIAN DJA'FAR
%O 1. DRS. MAKHR.US MUNAJAT. ,M.HUM
2. DRS.KHOLID ZULFA., MSi.
%T INDEPENDENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM
( Telaah Bah XII Pasal 25-26 Undang-Undang No.l8 Tahun 2001)
%X Undang-undang No. 18 tahun 2001 adalah tentang pemberian otonomi yang
luas bagi Aceh, Provinsi dengan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-
Undang Nanggroe Aceh Darussalam bagi sebagian orang Aceh merupakan sebuah
anugrah yang telah lama dinanti, betapa tidak dalam Undang-undang tersebut termuat
berbagai macam kekhususan yang terdiri dari XIV Bab dan 34 pasal. Dari sekian
hanyak bab dan pasal yang ada salah satu bab yang banyak melahirkan pro dan kontra
adalah bah XII yang membahas tcntmg Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, Bab yang memuat pasal25 dan 26 ini menjelaskan kedudukan
Mahkamah Syar'iyah di Nangroe Aceh Darussalam.
Penulis tertarik meneliti tentang lsejauh mana Independensi Mahkamah
Syar'iyah Nanggroc Acch Darussalam dan scjauh manakah Otonumi yang diberikan
pemerintah pusat terhadap Mahkamah ini. Penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research). Dalam penyumpulan data penulis menggunakan
metode literal yaitu dengan cara menggali informasi yang ada di berbagai buku yang
berhubungan dengan tema penelitian.
Kesimpulan penelitian ini adalah : lndependensi yang dibcrikan pemerintah
pusat kcpada Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam pada dasarnya sudah
mendekati
Keindependenan. Pcrbedaan mendasar yang membedakan Peradilan Agama dengan,
Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu hal yang paling
mendasar adalah Mahkamah Syar’iyah hanya diperuntukkan untuk wilayah Aceh saja
%K Independensi Mahkamah ; Nangroe Aceh Darussalam
%D 2003
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib31229