@phdthesis{digilib31232,
           month = {January},
           title = {MEKANISME PASAR:STUDI ATAS PERAN PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 98383175 MUHAMMAD MARZUKI},
            year = {2004},
            note = {1. DR. H. SY AMSUL ANWAR, MA
2. DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. MSI},
        keywords = {Mekanisme pasar},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31232/},
        abstract = {Dari kondisi ekonomi pasar yang semakin mengglobal, dan dihidupkannya
kembali pasar bebas sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi, membuat
persoalan eksistensi pemerintah dalam perekonomian, khususnya mekanisme pasar
perlu diangkat kembali, sejauh mana campur tangan pemerintah dalam mengatur
mekanisme pasar dan bagaimana dengan pandangan Islam sendiri ? Sepertinya akan
terus menjadi perbincangan dalam pemikiran ekonomi, di mana sebagian negara saat
ini sudah mulai mempersiapkan diri ke arah persaingan bebas yang disebut pasar
bebas
Fakta bergulimya pasar bebas di era globalisasi saat ini yang melatar
belakangi keinginan penyusun untuk melakukan studi tentang pandangan hukum
Islam terhadap peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian kepustakaan (Library Reseach ). Karena penelitian yang akan
dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan mendukung penelitian
dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.
Kesimpulan penelitian ini adalah : Pemerintah atau negara dalam Islam
berfungsi sebagai pem1mpm yang memiliki tanggungjawab untuk menegakkan amar
ma 'ruf nahi munkar Kepemimpinan yang merupakan manisfestasi dari eksistensi
negara atau pemerintah ada!ah mewuiudkan perannya dalam bentuk pengarahan dan
pembinaan vang didasarkan pada ajaran-ajaran syari'ah. Mekanismc pasar yang
dipercaya oleh sebagian pemikir ekonomi dapat memberikan keadilan ekonomi dan
mensejahterakan masyarakat harus ditinjau kembali, karena dalam realitasnya
mekanisme pasar tidak mampu menjamin dirinya ke arah persaingan mumi, yakni
tanpa adanya monopoli, oligopoli, penimbunan barang, riba, dan seterusnya. Islam
tidak menolak mekanisme pasar yang dilandasi oleh kebebasan individu, selama
kebebasan ekonomik oleh individu tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar
ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syari' ah. Kebebasan ekonomik yang
menjurus dalam bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap sesame manusia dan
masyarakat merupakan dasar legalitas intervensi pemerintah dalam pasar, karena
dalam pandangan hukum Islam pemerintah bertanggungjawab dalam mewujudkan
kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan yang terjadi dalam masyarakat.}
}