eprintid: 31295
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12254
dir: disk0/00/03/12/95
datestamp: 2018-10-30 07:33:58
lastmod: 2018-10-30 07:33:58
status_changed: 2018-10-30 07:33:58
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Miftahuk Huda, NIM. 99353815
title: Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isi Jender Dalam Departemen Agama)
ispublished: pub
subjects: ahwal_asy
divisions: jur_aas
full_text_status: restricted
keywords: Pencatat Nikah, Kedudukan Wanita
note: PEMBIMBING :
1. Dr. Khoiruddin Nasution, M. A.
2. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
abstract: WANITA SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH
(STUDI ISI JENDER DALAM DEPARTEMEN AGAMA)
MIFTAHUK HUDA
NIM. 99353815


Tugas pegawai pencatat nikah (PPN) yang tercantum dalam peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1990 adalah mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan gugat dibantu oleh pegawai KUA kecamatan. Namun demikian masih ada tugas PPN yang tercantum dalam Peraturan Meteri Agama RI No. 2 tahun 1987 Bab III, pasal 4 ayat (1) : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Bagi ulama yang mensyaratkan wali, disamping wali menjadi syarat sahnya nikah, wali juga harus diemban laki-laki. Realitas dewasa ini, terdapat persamaan hak antara wanita dan laki-laki  dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam memikul tanggungjawab. Dengan demikian jender PPN menarik untuk dikaji, apakah memungkinkan wanita menjadi PPN?.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengapa belum ada wanita sebagai PPN; mendapatkan kepastian hukum jika wanita sebagai wali hakim; menggambarkan wanita yang berkerja di Departemen Agama; dan mendiskripsikan wacana jender dalam Departemen Agama. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif analitis. Data dianalisis secara induktif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
1. salah satu tugas PPN adalah menjadi wali nikah, sementara mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi’i menganggap wali nikah harus ada dalam pernikahan serta dilakukan oleh laki-laki. Hal ini menyebabkan PPN adalah laki-laki. 
2. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 bab 1 pasal 1b menyatakan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Berdasarkan peraturan tersebut sebenarnya tidak ada ketentuan harus laki-laki untuk menjadi wali hakim.
3. Seorang wanita yang cakap dan mampu bertindak sebagai PPN berhak untuk menduduki jabatan PPN, karena tugas utama PPN adalah petugas pencatat akad nikah, sementara tugas wali hakim bisa diserahkan pada tokoh masyarakat setempat.
date: 2003-08-12
date_type: published
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SYARIAH
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Miftahuk Huda, NIM. 99353815  (2003) Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isi Jender Dalam Departemen Agama).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31295/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31295/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf