TY  - THES
N1  - 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum. 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
ID  - digilib31709
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31709/
A1  - MUHAMMAD NURUSSALAM, NIM. 13340090
Y1  - 2018/06/23/
N2  - Amanah Undang-Undang 1945 pada alinea ke-4 tentang aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. Namun faktanya, di lapangan banyak pelayanan publik yang berlawanan dengan pelayanan yang semestinya diberikan atau disebut sebagai praktik maladministrasi. Pungutan liar juga tak luput termasuk dalam maladministrasi barang dan jasa. Pungutan liar tidak hanya ada di satu sektor melainkan menjamur dan bahkan setiap sektor terjangkit pungutan liar. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menangani praktik maladminisrasi, termasuk pungutan liar. Salah satu bentuk penanganan dan pengawasan pemerintah dalam hal ini adalah mendirikan Lembaga Negara yang independen yang bertugas mengawasi dan mengawal jalannya penyelenggara publik. Dalam rangka mengawasi kinerja birokrasi di daerah, didirikanlah Lembaga Ombudsman daerah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY dalam penanganan pengaduan pungutan liar di DIY serta faktor apa yang mempengaruhi kinerja LO DIY dalam penanganan pungutan liar sehingga diharapkan dapat terwujud pelayanan publik yang berkualitas dengan harapan dapat mengurangi praktik pungutan liar yang serimng terjadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana data-data yang disampaikan bersumber dari temuan di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi,yaitu melihat bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LO DIY sangat membantu masyarakat dalam menangani kasus yang dilaporkan terkait pungutan liar. Perannya sebagai pengawas pelayanan publik menjadikan LO DIY sebagai wadah pengaduan masyarakat atas penyimpangan tindakan administrasi yang dilakukan pejabat publik. Dalam hal pengawasan, LO DIY bersinergi dengan ORI, ASN, APIP, BPK, dan Tim Satgas Saber Pungli. Eksistensi LO DIY tidak lain untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggara pemerintahan daerah dan swasta yang baik, bersih dan bebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dalam hal penanganan pungutan liar, kendala yang dihadapi LO DIY, yaitu pembuktian yang sulit dan kurannya kesadaran masyarakat.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Pelayanan Publik
KW  -  Pungutan Liar
KW  -  dan LO DIY
M1  - skripsi
TI  - PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN (LO) DIY DALAM PENANGANAN PENGADUAN PUNGUTAN LIAR DI DIY PERIODE TAHUN 2016-2017
AV  - restricted
ER  -