TY - THES N1 - 1. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum 2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum. ID - digilib31711 UR - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31711/ A1 - MOCH NAFI? MAULANA, NIM. 13340091 Y1 - 2018/06/23/ N2 - Negara Indonesia pasca reformasi 1998, berbagai harapan dimunculkan untuk terciptanya suatu negara yang kondusif dan sesuai cita awal yaitu Pancasila. Munculnya nama KH. Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden alternatif dari poros tengah memberikan harapan baru bagi semua orang. Beliau terpilih menjadi Presiden pada tahun 1999, namun pada tahun 2001 Gus Dur dilengserkan oleh anggota DPR dengan alasan adanya pelanggaran Haluan Negara seperti kasus Bruneigate, Buloggate, pergantian Kapolri, hingga dekrit pembubaran DPR/MPR. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya inkonsistensi dakwaan DPR terhadap Gus Dur. Jenis penelitian ini adalah library reseach dengan menggunakan pendekatan yuridis-historis dan bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini memfokuskan terhadap pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dengan berdasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan latar sejarah yang terjadi. Berbagai bahan hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai tambahan informasi dan penguatan atas penelitian, seperti Perundang-Undangan, skripsi, jurnal, portal online dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemberhentian Gus Dur selaku presiden adalah inkonstitusional. Beberapa indikator yang melatar belakangi pemberhentian Gus Dur menjadi inkonstitusional antara lain adalah keberadaan dan legalitas pembentukan Pansus, hasil dari penyelidikan Pansus yang kurang fakta hukum hingga terdapat perbeda substansi antara memorandum I dan II, penyelenggaraan Sidang Istimewa yang tidak sesuai dengan Tap MPR No 3 Tahun 1978, serta materi Sidang Istimewa yang keluar dari substansi dakwaan awal. PB - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA KW - Gus Dur KW - Pemberhentian Presiden KW - DPR KW - MPR M1 - skripsi TI - PROSES DAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA (STUDI PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID) AV - restricted ER -