<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA"^^ . "Esksistensi ulama tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Aceh, terutama\r\nkaitannya dengan syariat Islam yang menjadi identitas daerah tersebut. Namun, setelah\r\nIndonesia merdeka peranan itu berkurang, terutama dalam penentuan kebijakan publik.\r\nSempat meredup paska Indonesia merdeka, perjuangan penerapan syariat Islam mendapatkan\r\nmomentumnya pada tahun 1999 yang sekaligus adanya pengakuan peran para ulama dalam\r\npengambilan kebijakan daerah di Aceh. Formalisasi peran ulama itu kemudian terwujud\r\nsecara kelembagaan bernama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang oleh Qanun No.\r\n2 Tahun 2009 dibagi menjadi dua, yakni MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota.\r\nDalam usia yang akan memasuki dua dekade paska UU No. 44 Tahun 1999, penelitian ini\r\nhendak melihat penentuan kewenangan dan peran seperti apa yang telah dilakukan oleh MPU\r\nAceh Tenggara dalam pembentukan kebijakan dan penerapan syariat Islam. Hal tersebut\r\ndirumuskan dalam dua masalah pokok penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana kewenangan\r\nMajelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menentukan kebijakan tentang syariat Islam\r\ndi Aceh Tenggara? Kedua, Bagaimana peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam\r\npenerapan syariat Islam di Aceh Tenggara?\r\nUntuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris karena\r\nakan melihat secara detail kewenangan MPU Aceh Tenggara berdasarkan peraturan yang\r\nberlaku, dan lalu mengkonfirmasi penerapannya ke ranah empiris (lapangan). Oleh karenanya,\r\ndata yang digunakan peneliti utamanya adalah data primer yang dikumpulkan melalui jalur\r\nobservasi dan wawancara. Selain itu, data primer tersebut didukung pula dengan bahan jadi\r\nyang dikumpulkan melalui jalur dokumentasi.\r\nHasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, kewenangan yang dimiliki MPU Aceh Tenggara\r\nmerujuk sepenuhnya kepada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009, yakni:\r\n1. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU; dan 2. memberikan\r\npertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten yang meliputi bidang\r\npemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Lebih\r\nlanjut, Pasal 5 ayat (2) tersebut perlu disandingkan dengan Pasal 6 ayat (2) yang mengatur\r\ntentang tugas-tugas MPU kabupaten/kota.\r\nKedua, peran MPU dalam penerapan syariat Islam (dalam arti luas) di Aceh Tenggara\r\nterwujud dalam berbagai kegiatan yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kesatu, peran\r\nMPU Aceh Tenggara dalam penerapan syariat Islam. Peran ini dilakukan melalui jalur\r\nkerjasama institusional dengan Pemerintahan Daerah dan instansi vertikal lainnya di\r\nKabupaten Aceh Tenggara serta sejumlah organisasi Islam di daerah tersebut. Kedua, peran\r\nMPU Aceh Tenggara dalam pengawasan penerapan syariat Islam, yang merupakan kelanjutan\r\ndari kebijakan yang telah mendapat saran dan rekomendasi dari MPU Aceh Tenggara. Ketiga,\r\nperan MPU Aceh Tenggara dalam penguatan pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam.\r\nPeran ini, oleh MPU Aceh Tenggara, diwujudkan dalam kegiatan seperti safari dakwah,\r\nmuzakarah ulama dan pendidikan kader ulama.\r\nKata kunci: Ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Syariat Islam"^^ . "2018-05-31" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM: 1320311105"^^ . "Hady Warman"^^ . "NIM: 1320311105 Hady Warman"^^ . . . . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Text)"^^ . . . . . "1320311105_BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Text)"^^ . . . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)\r\nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM\r\nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #31948 \n\nKEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) \nDALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM \nDI KABUPATEN ACEH TENGGARA\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Islam"@id . .