<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016)"^^ . "Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor\r\n04/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang\r\nNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha\r\nTidak Sehat dalam industri sepeda motor jenis sekuter matik 110-125 CC di\r\nIndonesia yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan\r\nPT. Astra Honda Motor, KPPU menetapkan adanya pelanggarang terhadap pasal 5\r\nayat 1 dengan melakukan perjanjian untuk mempengaruhi harga sepeda motor\r\nmatik 110-125 CC dengan penggunaan alat bukti tidak langsung (Indirect\r\nEvidence).\r\nPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan\r\nperundang-undangan (statute approach) dan konsep (conceptual approach), yang\r\nbersifat normatif deskriptif dimaksudkan untuk menyelidiki/menggambarkan suatu\r\nperistiwa hukum yang ditelaah dari berbagai aturan hukum berkaitan dengan\r\npenggunaan indirect evidence, seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata\r\n(KUHPerdata) dan lain-lain. Serta, konsep-konsep terkait indirect evidence baik\r\ndalam pembuktian hukum perdata mapun hukum pidana. Sehingga, dari metode\r\ntersebut dapat diperoleh data yang akurat dan sesuai objek yang diteliti.\r\nBerdasarkan hasil penelitian tersebut, Penegakan hukum persaingan selalu\r\nberusaha mendapatkan bukti langsung berupa perjanjian dalam kasus kartel,\r\ndimana dalam kenyataannya sangat sulit didapatkan, sehingga dalam hal ini bukti\r\ntidak langsung menjadi penting. Bukti tidak langsung berarti bukti tersebut tidak\r\nsecara langsung mendeskripsikan istilah perjanjian, namun bisa dalam bentuk\r\nmenfasilitasi adanya perjanjian, atau pertukaran informasi. Dalam pedoman pasal\r\n11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha disebutkan bahwa “KPPU harus\r\nberupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti”. Pernyataan tersebut dapat\r\ndiartikan bahwa satu alat bukti cukup untuk menindak lanjuti laporan ataupun\r\ndugaan adanya indikasi kartel. Meskipun Hal ini bertentangan dengan Hukum acara\r\npidana. Hukum pidana menyatakan “satu bukti bukan bukti” (unus testis nullus\r\ntestis). Sedangkan dalam hukum hukum islam mengenal penggunaan maslahah dan\r\njika dikaitkan dengan penggunaan pembuktian indirect evidence maka pembuktian\r\nitu sah untuk digunakan sebagai bentuk dari kemasalahah dampak yang\r\nditimbulakan jika prakterk kartel tidak segera di tindak dengan mengunakan\r\npenmbuktian indirect evidence.\r\nKata Kunci: “indirect evidence, per se illegal, hukum pembuktian"^^ . "2018-05-21" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM: 1620310049"^^ . "Ahmad Misbakh Zainul Musthofa"^^ . "NIM: 1620310049 Ahmad Misbakh Zainul Musthofa"^^ . . . . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Text)"^^ . . . . . "1620310049_BAB I_VI_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT\r\nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL\r\nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH\r\n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #32000 \n\nANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN INDIRECT \nEVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL \nPRESPEKTIF AL-MASLAHAH \n(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016)\n\n" . "text/html" . . . "Bisnis Syari'ah" . .