%0 Thesis
%9 Masters
%A IMAN JALALUDIN RIFA’I, NIM: 1620310063
%B Pascasarjana
%D 2018
%F digilib:32009
%I UIN Sunan Kalijaga
%K Undang-Undang, Ketenagalistrikan, Provinsi Jawa Barat, Siyāsah  Dusturiyyāh
%P 177
%T KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK  PASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32009/
%X Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peralihan kewenangan dalam  sektor ketenagalistrikan dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ke Provinsi  Jawa Barat berdasarkan lampiran angka 5 huruf CC nomor 5 lampiran Undang-  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan  kewenangan ini dinggap telah beralih dari makna desentralisasi yakni semakin  dekat pengelolaan ketenagalistrikan oleh daerah maka semakin dekat daerah  dengan masyarakat. Pasca berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014  tentang pemerintahan daerah masih terjadi persoalan terkait kesulitan dan lamanya  perizinan usaha kelistrikan kemudian masih banyaknya daerah yang belum teraliri  listrik khususnya listrik pedesaan dan masih adanya listrik tetangga. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi, pertama, apa saja kebijakan  ketenagalistrikan pasca uu 20 nomr 214, kedua, implementasi dan implikasi UU  23 Tahun 2014 tentang Pemda terhadp penyelenggaraan ketenagalistrikan di  Provinsi Jawa Barat. Ketiga, menjelaskan dimensi Siyāsah dusturiyyāh terhadap  peralihan ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Barat.  Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum  normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersift deskriptif. Jenis data  yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data  primer melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui kepustakaan.  Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif.  Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: Pertama, Pelaksanaan  pembagiaan urusan pemerintahan konkuren dibidang ketenagalistrikan terdiri atas  perizinan, penetapan tariff dan pengadaan dana untuk sarana prasarana listrik  pedesaan. Jenis Izin meliputi IUPTL, IUPTL Kepentingan Umum, IUPTL  Kepentingan Sendiri, IUJPT. Kedua, implementasi kebijakan ketenagalistrikan  sudah berjalan dengan baik, selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Dinas Energi  Sumber Daya Mineral adalah masalah ketersediaan layanan teknologi yang belum  memadai, minimnya Sumber Daya Manusia dan kendala Demografi. Ketiga,  implikasi kebijakan ketenagalistrikan di Jawa Barat berdampak pada a)  kelembagaan menjadi berpusat di provinsi, b) minimnya Sumber Daya Manusia  dalam pelaksanaan ketenaglistrikan c). anggaran pemerintah provinsi dalam  ketenagalistrikan setiap tahunya bertambah khusunya dalam listrik pedesaan.  Kebijakan ketenagalistrikan dalam pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat pasca  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sesuai dengan prinsip Siyāsah  dusturiyyāh dengan kedudukan dinas ESDM disebut dengan Wizarah Tanfizi dan  hak-hak ummat.  Kata Kunci: Undang-Undang, Ketenagalistrikan, Provinsi Jawa Barat, Siyāsah  Dusturiyyāh
%Z Dr. Subaidi,S.Ag, M.Si