<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT"^^ . "Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peralihan kewenangan dalam\r\nsektor ketenagalistrikan dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ke Provinsi\r\nJawa Barat berdasarkan lampiran angka 5 huruf CC nomor 5 lampiran Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan\r\nkewenangan ini dinggap telah beralih dari makna desentralisasi yakni semakin\r\ndekat pengelolaan ketenagalistrikan oleh daerah maka semakin dekat daerah\r\ndengan masyarakat. Pasca berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014\r\ntentang pemerintahan daerah masih terjadi persoalan terkait kesulitan dan lamanya\r\nperizinan usaha kelistrikan kemudian masih banyaknya daerah yang belum teraliri\r\nlistrik khususnya listrik pedesaan dan masih adanya listrik tetangga. Penelitian ini\r\nbertujuan untuk mengetahui dan menganalisi, pertama, apa saja kebijakan\r\nketenagalistrikan pasca uu 20 nomr 214, kedua, implementasi dan implikasi UU\r\n23 Tahun 2014 tentang Pemda terhadp penyelenggaraan ketenagalistrikan di\r\nProvinsi Jawa Barat. Ketiga, menjelaskan dimensi Siyāsah dusturiyyāh terhadap\r\nperalihan ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Barat.\r\nJenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum\r\nnormatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersift deskriptif. Jenis data\r\nyang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data\r\nprimer melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui kepustakaan.\r\nData primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif.\r\nDari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: Pertama, Pelaksanaan\r\npembagiaan urusan pemerintahan konkuren dibidang ketenagalistrikan terdiri atas\r\nperizinan, penetapan tariff dan pengadaan dana untuk sarana prasarana listrik\r\npedesaan. Jenis Izin meliputi IUPTL, IUPTL Kepentingan Umum, IUPTL\r\nKepentingan Sendiri, IUJPT. Kedua, implementasi kebijakan ketenagalistrikan\r\nsudah berjalan dengan baik, selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Dinas Energi\r\nSumber Daya Mineral adalah masalah ketersediaan layanan teknologi yang belum\r\nmemadai, minimnya Sumber Daya Manusia dan kendala Demografi. Ketiga,\r\nimplikasi kebijakan ketenagalistrikan di Jawa Barat berdampak pada a)\r\nkelembagaan menjadi berpusat di provinsi, b) minimnya Sumber Daya Manusia\r\ndalam pelaksanaan ketenaglistrikan c). anggaran pemerintah provinsi dalam\r\nketenagalistrikan setiap tahunya bertambah khusunya dalam listrik pedesaan.\r\nKebijakan ketenagalistrikan dalam pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat pasca\r\nUndang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sesuai dengan prinsip Siyāsah\r\ndusturiyyāh dengan kedudukan dinas ESDM disebut dengan Wizarah Tanfizi dan\r\nhak-hak ummat.\r\nKata Kunci: Undang-Undang, Ketenagalistrikan, Provinsi Jawa Barat, Siyāsah\r\nDusturiyyāh"^^ . "2018-05-15" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM: 1620310063"^^ . "IMAN JALALUDIN RIFA’I"^^ . "NIM: 1620310063 IMAN JALALUDIN RIFA’I"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Text)"^^ . . . . . "1620310063_BAB-I_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Text)"^^ . . . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK\r\nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014\r\nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #32009 \n\nKEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK \nPASCA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 \nTENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Tata Negara" . .