<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK"^^ . "Pada Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan\r\nAngkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam\r\nTrayek, Mahkamah Agung mencabut semua permohonan Para Pemohon\r\ndengan menyatakan PM. Nomor 26 Tahun 2017 bertentangan dengan UU\r\nNomor 20 Tahun 2008. Akibat dari Putusan tersebut, menimbulkan pro dan\r\nkontra di kalangan masyarakat. Satu pihak menyatakan bahwa putusan\r\ntersebut merupakan putusan yang tanggap terhadap inovasi dalam bidang\r\ntransportasi. Di pihak yang lain menyatakan bahwa pertimbangan hukum\r\nyang digunakan Mahkamah Agung kurang memadai karena tidak\r\nmenggunakan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014\r\nyang merupakan landasan pembuatan PM Nomor 26 Tahun 2017 tersebut\r\nserta putusan ini tidak mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum\r\ndan kebermanfaatan bagi para pihak. Mahkamah Agung hanya melindungi\r\nAngkutan Sewa Khusus. Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, penulis\r\ntertarik untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 37\r\nP/HUM/2017 dari aspek hukum materiil dan filosofi penjatuhan putusan.\r\nUntuk menjawab beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini\r\nmenggunakan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis, yaitu dengan\r\nmenggali pertimbangan yang digunakan Mahkamah Agung dan\r\nmenghubungkan ketentuan Angkutan Sewa Khusus dengan seluruh\r\nperangkat peraturan perundang-undangan, sehingga akan diketahui konsep\r\ndasar dari keberadaan hukum tersebut.\r\nBerdasarkan hasil penelitian, jika ditinjau dari aspek hukum\r\nmateriil, Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 sudah sesuai\r\ndengan hirarki perundang-undangan, sebab peraturan yang lebih rendah\r\n(PM. Nomor 26 Tahun 2017) bertentangan dengan peraturan yang lebih\r\ntinggi (UU Nomor 20 Tahun 2008). Sedangkan ditinjau dari aspek filosofi\r\npenjatuhan putusan, Putusan tesebut tidak mencerminkan adanya keadilan\r\nkarena Mahkamah Agung cenderung berpihak kepada Para Pemohon\r\ndengan mencabut semua ketentuan-ketentuan yang dimohonkan uji\r\nmateriil. Padahal ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang ideal untuk\r\ndipertahankan agar tercipta keseimbangan dan non diskriminasi antara\r\nAngkutan Sewa Khusus dan Taksi Konvensional. Dari asas kepastian\r\nhukum, pencabutan ketentuan-ketentuan tersebut menjadikan Angkutan\r\nSewa Khusus tidak memiliki payung hukum. Sedangkan dari asas\r\nkemanfaatan dalam putusan ini hanya bisa dirasakan segelintir orang\r\nkarena telah mengabaikan partisipasi Perusahaan Swasta yang selama ini\r\ntunduk dan patuh terhadap UU Nomor. 22 Tahun 2009. Pencabutan\r\nketentuan ini tentunya akan berimbas kepada hak-hak konsumen untuk\r\nmendapatkan pelayanan yang baik dan aman.\r\nKata Kunci: Putusan, Angkutan Sewa Khusus, materiil, filosofi"^^ . "2018-04-24" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM: 1620310073"^^ . "Ihsan Helmi Lubis"^^ . "NIM: 1620310073 Ihsan Helmi Lubis"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Text)"^^ . . . . . "1620310073_BAB I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG\r\nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN\r\nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM\r\nTIDAK DALAM TRAYEK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #32014 \n\nANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG \nNOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN \nANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM \nTIDAK DALAM TRAYEK\n\n" . "text/html" . . . "Bisnis Syari'ah" . .