%0 Thesis
%9 Masters
%A LEDY FAMULIA, NIM: 1620311032
%B Pascasarjana
%D 2018
%F digilib:32049
%I UIN Sunan Kalijaga
%K Zakat, Pajak, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam.
%P 161
%T KEWAJIBAN ZAKAT DAN PAJAK TERUTANG  DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32049/
%X Potensi zakat di Indonesia belum dapat terealisasi secara optimal. Disisi lain, terdapat  instrumen penting yang dikenal dalam sektor ekonomi nasional, yaitu Pajak. Dalam  impelementasinya, tata cara pembayaran zakat sekaligus pembayaran pajak menjadi  kontroversi karena dalam satu obyek yang sama terdapat dua kewajiban yang harus  dibayarkan. Seorang muslim dengan penghasilan tertentu wajib membayar zakat, sedangkan  sebagai warga negara wajib pula membayar pajak. Dalam kaitannya dengan hal tersebut,  pemerintah melalui UU No. 21 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi UU 36 Tahun  2008 tentang Pajak Penghasilan membuat peraturan terkait hubungan diantara keduanya,  yakni pembayaran zakat kepada lembaga resmi yang disahkan pemerintah dapat menjadi  pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Namun, sampai saat ini, pengaturan  hubungan zakat dan pajak di Indonesia belum memperoleh hasil yang signifikan. Namun, hal  sebaliknya terjadi di Malaysia dan Brunei Darussalam yang dianggap telah mampu  meningkatkan potensi zakat dan pajak di masing-masing negara. Oleh karena itu, penulis  tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana pengelolaan zakat dan pajak terutang di  Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis  penelitian normatif dengan studi pustaka (library research), yaitu mengumpulkan data yang  diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dapat bersumber dari aturan-aturan hukum, buku,  jurnal, penelitian terdahulu, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara  ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (comparative  approach) yakni membandingkan hubungan kewajiban zakat dan pajak terutang di negara  Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Metode analisis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah induktif, yakni menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek  penelitian menuju kesimpulan yang bersifat umum.  Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia, Malaysia,  dan Brunei Darussalam masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam pengelolaan zakat  dan pajaknya. Indonesia menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di  Malaysia, zakat menjadi pengurang pajak 100% bagi wajib pajak individu. Sedangkan Brunei  Darussalam pembayaran zakat dan pajak tidak saling terkait satu sama lain. Bahkan, pajak  individu tidak dikenal di Brunei Darussalam. Terhadap kedua konsep hubungan zakat di  Malaysia dan Brunei Darussalam, Indonesia lebih cenderung kepada Malaysia. Hal ini  dikarenakan Brunei tidak mengenal adanya pajak penghasilan individu. Meski demikian,  konsep hubungan kewajiban zakat sebagai pengurang pajak yang akan diterapkan di  Indonesia harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan dan perekonomian Indonesia.  Kata Kunci: Zakat, Pajak, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam.
%Z Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E.,M.Si