@phdthesis{digilib32096,
           month = {April},
           title = {IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (DIY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno)},
          school = {UIN Sunan Kalijaga},
          author = {NIM: 14350014 GENDYS PHURWATIE HAMZAHNIE},
            year = {2018},
            note = {Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE?I, MSI.},
        keywords = {Poligami, PNS},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32096/},
        abstract = {Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2010 telah memutus dan
mengabulkan perkara No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin
poligami karena istri mengalami sakit jiwa, fenomena tersebut sudah menjadi hal
yang lumrah di kalangan masyarakat, akan tetapi kondisi tersebut tidak berlaku
sebaliknya pada seorang istri. Penelitian ini melihat dari sudut pandang gender,
apakah putusan izin poligami tersebut mengandung unsur bias gender atau hanya
mematuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan
masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk meneliti dasar dan pertimbangan hukum
yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami, serta
melihat putusan izin poligami tersebut dalam dua perspektif yaitu perspektif Hukum
Islam dan gender.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research),
penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari No.
0196/Pdt.G/2010/PA.Wno dan wawancara sebagai data sekunder. Dalam
menganalisa putusan tersebut penyusun menggunakan dengan metode analisis data
kualitatif dan menggunakan cara berfikir induktif. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan gender.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar dan pertimbangan hukum yang
digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, meskipun secara tekstual tidak terdapat
alasan sakit jiwa dalam syarat alternatif. Akan tetapi, dengan kondisi seorang istri
sakit jiwa secara otomatis tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri,
maka majelis hakim mengabulkan izin poligami. Dalam perspektif Hukum Islam
putusan izin poligami tersebut sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam
Hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur?{\^a}n dan As-Sunnah serta untuk
menciptakan kemaslahatan. Adapun dari perspektif gender memiliki perbedaan yakni
belum sesuai untuk dilaksanakan karena seorang istri yang mengalami sakit jiwa
sangat membutuhkan peran seorang suami untuk melindungi dan memberikan
perhatian serta dukungan karena kondisi psikologis istri yang lemah. Selain itu,
terdapat kesenjangan di lingkungan sosial, yang membuat ketidakadilan gender yakni
kondisi seorang istri yang mengalami sakit jiwa, suaminya diperbolehkan untuk
menikah lagi. Jika peristiwa tersebut terjadi sebaliknya, maka seorang istri tidak akan
pernah meninggalkan seorang suami sendiri dalam keadaan sakit. Inilah peran gender
yang sudah terbentuk oleh konstruksi masyarakat.}
}