TY  - THES
N1  - SITI DJAZIMAH, S. Ag., M.S.I.
ID  - digilib32118
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32118/
A1  - TESY FAUZIAH RACHMAWATI, NIM. 14350064
Y1  - 2018/05/15/
N2  - Pengadilan Agama Wonosari merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Sebagaimana Pasal 2 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006. Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka tugas dan kewenangan pengadilan agama bertambah
yaitu adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi
syari?ah. Memutus suatu perkara majlis hakim harus menyandarkan keputusannya
kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa hukum yang
menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasanalasan
dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan
peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut
dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan
putusan. Dalam Praktik, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Wonosari tentang akad musyarakah dengan nomor perkara
0031/Pdt.G/2016/PA.wno. adalah putusan yang memutus sengketa ekonomi
syari?ah dengan akad musyarakah. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan
hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia? Putusan tersebut
termasuk sebuah putusan sengketa ekonomi syari?ah yang terhitung baru
ditangani oleh Pengadilan Agama Wonosari. Perkara yang masih tergolong baru
inilah sehingga bagi penyusun putusan tersebut menjadi sebuah bahasan yang
menarik.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode analisis yang
digunakan adalah preskriptif analisis. Sedangkan penyusun menggunakan
pendekatan normatif yuridis. Metode pengumpulan data penyusun menggunakan
metode dokumentasi dan wawancara.
Hasil penelitian dari penyusun ini adalah secara umum Pengadilan Agama
Wonosari sudah melaksanakan kewenangannya dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ekonomi syari?ah. Menurut hukum Islam putusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani sengketa akad
musyarakah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. telah sesuai
dengan ayat al-Qur?an dan kaidah-kaidah fikih. Dasar hukum yang digunakan
majlis hakim adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama dan mengenai hukum acara yang digunakan selama prosess persidangan
yaitu Pasal 125 ayat 1 HIR serta Pasal 125 ayat 1 HIR.
Kata kunci: akad musyarakah, dasar hukum, pertimbangan hakim dan
hukum Islam.
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - akad musyarakah
KW  -  dasar hukum
KW  -  pertimbangan hakim dan
hukum Islam.
M1  - skripsi
TI  - PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUSYARAKAH
DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno.)
AV  - restricted
EP  - 119
ER  -