The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PELANGGARAN HAK MEREK MENURUT UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Dalam dunia perdagangan baik produk barang atau jasa, merek merupakan suatu hal yang penting untuk menarik perhatian konsumen selain dalam pengemasan dan pelayanan suatu badan usaha. Merek membentuk pola fikir masyarakat kepada berbagai jenis produk barang atau jasa, dengan merek konsumen akan langsung mengenali ciri dan kualitas dari berbagai produk barang atau jasa tersebut, maka dengan demikian merek dapat dikatakan sebagai identitas suatu produk dan dianggap penting dalam pengenalan ciri, kualitas, keunggulan hingga pemasaran suatu produk barang atau jasa. Praktek pemalsuan merek dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Hal ini dapat merugikan pemegang hak merek, pasalnya dengan mudah pelaku pemalsu merek membonceng repurtasi dan meraup keuntungan sebesarbesarnya. Dari sini timbul pertanyaan bagaimana Pelanggaran Hak Merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Hukum Pidana Islam. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian literar atau pustaka (library reseach) yaitu menelusuri menelaah berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan pelanggaran hak Merek baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menggambarkan bagaimana pelanggaran hak merek kemudian di analisis menggunakan pendekatan normatif dengan hukum pelanggaran hak merek. Adapun komparatif yakni membandingan dari dua segi hukum menurut Undang-undang maupun Hukum Islam sehingga ditemukan titik persamaan dan perbedaannya. Hasil dari penelitian ini, terdapat perbedaan dalam UUM dan Hukum Pidana Islam, yang dimaksud pelanggaran Hak Merek dalam UUM adalah, siapa pun dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, atau pada pokoknya atau menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dalam hukum Islam tidak disebutkan apa saja iii perbuatan yang dianggap melanggar hak merk, hanya saja Islam melarang dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang merugikan orang lain.UUM telah menentukan penjara dan denda sesuai kriteria masing-masingg jenis pelanggaran dan seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan. Sanksi pelaku pelanggaran hak merek dalam hukum Islam tidak ditetapkan secara pasti. Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarīmah ta’zīr, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarīmah ta’zīr sesuai dengan seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran. Dalam UUM telah diatur batas hak ekonomi, berlaku jangka waktu bagi merek terdaftar, sedangkan dalam hukum Islam tidak berbatas hak ekonomi. Persamaannya UUM maupun hukum Islam menyatakan bahwa merek merupakan harta immateril dan memiliki nilai ekonomis, merek juga dapat menjadi hak khusus, baik dalam Undang-undang maupun hukum Islam.
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga
PELANGGARAN HAK MEREK MENURUT UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Text)
PELANGGARAN HAK MEREK MENURUT UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Other)
HTML Summary of #32131 PELANGGARAN HAK MEREK MENURUT UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN HUKUM PIDANA ISLAM