relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32152/
title: FORMULA PERHITUNGAN UPAH DALAM PP NO. 78 TAHUN 2015  TENTANG PENGUPAHAN  DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG  KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM
creator: ANIS NUR NADHIROH, NIM: 13360039
subject: Ketenagakerjaan
description: PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan bentuk kepedulian pemerintah  terhadap ketegangan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Ketegangan yang terjadi setiap  tahunnya akibat kekhawatiran jika pemberian upah terlalu tinggi akan dapat menyebabkan  perusahaan mengalami bangkrut atau pailit, pun demikian jika upah terlalu rendah,  keberadaan upah pekerja kurang memenuhi kebutuhannya, sehingga untuk menaikkan angka  kesejahteraan pekerja/buruh dirasa sebuah kemustahilan. Sebab, dalam PP pengupahan  tersebut, perhitungan formulasi pengupahan didasarkan pada angka inflasi nasional. Padahal  selain dari masing-masing daerah regional yang seharusnya memiliki angka inflasi yang  berbeda dan juga pertumbuhan ekonomi yang berbeda, dengan menggunakan formulasi  pengupahan ini perhitungannya dipukul rata. Sehingga yang terjadi adalah angka  ketimpangan di suatu daerah tidak akan mengalami perubahan. Selain itu, dengan adanya  perhitungan inflasi tersebut, kenaikan angka inflasi juga akan berakibat pada naiknya harga  kebutuhan pokok. Sehingga upah yang diterima oleh pekerja/buruh lebih dominan terserap  hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan  kesejahteraan pekerja/buruh akan meningkat.  Dengan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang hendak diangkat dalam  penelitian ini, yakni 1) Bagaimana formula perhitungan pengupahan dalam PP No. 78 Tahun  2015 tentang Pengupahan ditinjau dari asas keadilan, dan 2) Bagaimana upah yang adil/layak  menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian normatif yuridis, konseptual dan  fenomenologis. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,  sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan  hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum.  Kemudian, hasil dari penelitian ini kesimpulannya adalah formulasi perhitungan upah yang  terdapat dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu jika dikaji secara eksplisit  terdapat beberapa ketimpangan dengan Undang-Undang di atasnya, yakni UU No. 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya tumpang tindih di atasnya, otomatis juga  terdapat penyelewangan terhadap UUD 1945 yang menjamin kehidupan yang  berkesejahteraan. Pun demikian, hadirnya PP ini juga terdapat penyelewengan terhadap UU  yang lain, seperti UU yang menjamin pekerja/buruh untuk berserikat.  Formulasi pengupaan dalam PP No. 78 Tahun 2015 juga tidak sesuai dengan prinsip  pemberian upah dalam Islam. Sebab, Islam sendiri dalam memberikan upah pada para  pekerja/buruh tinjauan utamanya adalah keadilan dan kelayakan. Karena tidak penuhi prinsip  dalam Islam tersebut, otomatis dalam kaca mata John Rawls tentang Prinsip keadilannya juga  kurang terpenuhi.  Kata Kunci : Hierarki Perundang-undangan, Pengupahan, Kelayakan, dan Keadilan
date: 2018-05-15
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32152/1/13360039_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32152/2/13360039_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   ANIS NUR NADHIROH, NIM: 13360039  (2018) FORMULA PERHITUNGAN UPAH DALAM PP NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.