@phdthesis{digilib32333,
           month = {April},
           title = {ANALISIS FILOSOFIS DAN YURIDIS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NO. 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 14380053 MUHAMMAD FARHAN},
            year = {2018},
            note = {Dr. Riyanta, M.Hum.,},
        keywords = {Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Permenhub 108/2017, Transportasi Online},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32333/},
        abstract = {Perkembangan teknologi pada saat ini tidak dapat dibendung karena sudah
menjadi konsekuensi logis modernisasi. Teknologi berkembang dengan cepat sampai
telah memasuki semua dimensi kehidupan masyarakat, ditandai dengan output dari
teknologi itu sendiri yang dinilai sangat memudahkan masyarakat. Kini teknologi
sudah merambah ke sektor transportasi umum yang lebih tepatnya angkutan umum.
Kolaborasi antara teknologi dan transportasi melahirkan terobosan baru yaitu
transportasi online yang terdiri dari taksi online dan ojek online. Keberadaannya yang
mampu mengakomodasi tingginya mobilitas dan menunjang kebutuhan sehari-hari
masyarakat. Transportasi online bukan berarti tidak meninggalkan sejumlah
persoalan, salah satunya adalah mengenai landasan hukum yang mengaturnya.
Kemenhub berdasarkan kewenangannya di bidang transportasi sesuai dengan
kewenangan delegasi mengeluarkan Permenhub No. 32 Tahun 2016 sebagai
landasan hukum transportasi online, hanya mengatur taksi online. Selanjutnya
disempurnakan menjadi Permenhub No. 26 Tahun 2017 yang kemudian diuji
materiilkan ke Mahkamah Agung (MA) dengan alasan merugikan keberadaan taksi
online. Permohonan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh MA. Untuk ketiga
kalinya, Kemenhub menerbitkan Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang mengatur
taksi online. Beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh MA diatur kembali dalam
Permenhub No. 108 Tahun 2017 dan hal tersebut tidak sejalan pada tataran filsafat
hukum yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library ressearch) yang
bertujuan untuk menganalisis secara filosofis dan yuridis Permenhub 108/2017 yang
ditinjau dengan perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
undang-undang, dan Putusan MA. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu
menjelaskan atau memberikan gambaran bagaimana pandangan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, Putusan MA, dan
terhadap pembentukan Permenhub yang mengatur taksi online.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa substansi hukum dalam
Permenhub 108/2017 tidak berpedoman terhadap asas pembentukan peraturan
perundang-undangan dan telah inkonsistensi karena tidak menjadikan Putusan MA
sebagai acuan dalam proses pembentukan Permenhub. Dimuatnya kembali beberapa
ketentuan yang sebelumnya dinyatakan oleh MA tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat dalam Permenhub 108/2017, telah bertentangan dengan Pasal 3, 4, 5,
dan 7 UU UMKM dan Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ.}
}