eprintid: 32486 rev_number: 10 eprint_status: archive userid: 111 dir: disk0/00/03/24/86 datestamp: 2019-01-17 03:46:25 lastmod: 2019-01-17 03:46:25 status_changed: 2019-01-17 03:46:25 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: AHMAD ZAKI YUSUF AHMAD ZAKI YUSUF, NIM. 14370016 title: KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) ispublished: pub subjects: jin_sy divisions: jur_syi full_text_status: restricted keywords: Kebijakan, Penyediaan, Infrastruktur, KPBU note: DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI abstract: Ketersediaan infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro), dan sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Kebutuhan pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan akibat beberapa faktor, sehingga percepatan dan pembangunan infrastruktur adalah suatu hal yang mutlak bagi suatu negara. Namun, terdapat kendala paling krusial untuk penyediaan infrastruktur, yakni dalam hal pembiayaan. Kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dipandang sebagai solusi dari permasalahan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan KPBU yang memiliki berbagai keunggulan dan pengaruh positif, ternyata juga masih memiliki beberapa kendala dan kekurangan sehingga mengakibatkan pengaruh yang negatif kepada masyarakat dan negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis, dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklasifikasikanya, menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisanya secara mendalam dan komprehensif yang bertujuan untuk menjawab pokok masalah tentang bagaimana urgensi dibuatnya kebijakan KPBU serta pengaruh mekanisme KPBU dalam pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dengan menggunakan prinsip maslahat dalam siyasah syar’iyah dan teori redistributive combines sebagai pisau analisisnya. Dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaruh dari penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek SPAM Umbulan adalah 1) Adanya pembagian peran antara Pemerintah dan Swasta; 2) Adanya pembagian risiko antara Pemerintah dan Swasta; 3) Pembiayaan proyek oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur SPAM Umbulan; dan 4) Perbaikan tingkat pelayanan. Kedua, kebijakan pemerintah untuk menggunakan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM Umbulan dengan tujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara adalah suatu ketepatan serta sesuai dengan prinsip maslahat dalam siyasah syar’iyah, karena kebijakan pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh kebaikan, kemanfaatan, dan menolak kemudharatan. Dan untuk mengoptimalkan regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan, maka masyarakat harus selalu aktif, kritis serta mengontrol agar pelaksanaan dan hasil proyek tersebut tidak menciderai kepentingan umum. Pemerintah juga harus memaksimalkan, teliti serta memiliki political will untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Usaha Pelaksana, agar dapat mengefisiensi regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan tersebut. date: 2018-05-08 date_type: published pages: 130 institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM thesis_type: skripsi thesis_name: other citation: AHMAD ZAKI YUSUF AHMAD ZAKI YUSUF, NIM. 14370016 (2018) KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32486/1/14370016_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32486/2/14370016_BAB-II_sampai_BAB_IV.pdf