<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET"^^ . "Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana hukum menjadi acuan terpenting dalam terselengaranya \r\nnegara, lembaga kehakiman merupakan alat penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan \r\nkeadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan ciri penegakkan hukum tersebut. Putusan \r\nMahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket banyak menuai protes dari masyarakat, \r\nberawal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengulirkan hak angket kepada Komisi Pemberatasan \r\nKorupsi (KPK), perdebatan tentang keabsahan hak angket sampai putusan menolak judicial riview para \r\npenggugat hasil putusanya membolehkan DPR mengawasi KPK dengan cara hak angket dan disseting \r\nopinion para hakim MK. Dengan demikian, MK memiliki kekuasaan yang penuh untuk menyelesaikan \r\nsengketa antar lembaga negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis \r\nputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/XV-2017 tentang hak angket berkaitan dengan alasan-alasan \r\nhakim MK mengeluarkan putusan tersebut dalam perspektip al- maṣlaḥah al-mursalah\r\n\r\nSkripsi ini merupakan penelitian pustaka (pustaka research). Penelitian diperoleh dari berbagai \r\nsumber, di antaranya putusan MK Nomor 36/PUU/XV-2017 tentang hak angket, buku-buku, jurnal, \r\nmajalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 \r\ndalam prespektif al- maṣlaḥah al-mursalah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu \r\npenelitian dengan cara pengumpulan data- data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan \r\nmenganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Secara mendalam dan \r\nkomprehensif kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan MK Nomor \r\n36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK. Setelah data terkumpul lalu penulis \r\nmenganalisis data tersebut menggunakan parespektif al- maṣlaḥah al- mursalah\r\n\r\nHasil dari penelitian ini. Pertama, ada beberapa alasan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, di \r\nantaranya (1). Terjadinya dissenting opinion para hakim, 5 hakim menolak gugatan judicial riview \r\ndan 4 hakim menerima gugatan judicial riview para penggugat. (2) Hakim MK yang setuju beralasan hak \r\nangket untuk menjaga KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat, \r\nmemperhatikan seluruh ketentuan hukum, HAM serta menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas \r\nyang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Dan Alasan Hakim MK yang tidak \r\nsetuju dengan hak angket DPR terhadap KPK mereka beralasan KPK adalah lembaga indepeden yang harus \r\ndijaga agar tetap indepeden. Kalau KPK bisa di angket maka KPK tidak menjadi lembaga independen \r\nmaka KPK bisa diintervensi lembaga lain. Kedua, putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 melihat alasan \r\nhakim MK yang setuju dengan hak angket lebih mendatangkan manfaat ketimbang mudharat dan tidak \r\nbertentangan dengan konsep al- maṣlaḥah al-mursalah. Ketiga, pengawasan terhadap KPK memang penting \r\ntapi bukan dengan cara angket DPR. Banyak cara lain yang bisa dilakukan. Karena kalau DPR yang \r\nmengontrol KPK banyak unsur politik di dalamnya, maka harus lembaga independen yang mengawasi KPK \r\nagar tidak terjadi dugaan-dugaan yang selama ini ditakutkan oleh KPK."^^ . "2018-05-28" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 14370039"^^ . "AINUL BADRI"^^ . "NIM. 14370039 AINUL BADRI"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Text)"^^ . . . . . "14370039_BAB-1_atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #32528 \n\nANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET\n\n" . "text/html" . . . "Jinayah Siyasah" . .