@phdthesis{digilib32541, month = {July}, title = {KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HAMENGKUBUWANA I DI KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT TAHUN 1755-1792 M}, school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA}, author = {NIM.: 12120049 Karunia Anas Hidayat}, year = {2018}, note = {Herawati, S.A.g., M.Pd}, keywords = {Sultan Hamengkubuwana I, Kebijakan Ekonomi, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat}, url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32541/}, abstract = {Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelarnya Sultan Hamengkubuwana I. Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak lepas dari perjanjian Giyanti antara Pangeran Mangkubumi, Pakubuwana III, dan VOC di bawah Gubernur Jenderal Jacob Mossel pada tanggal 13 Februari 1755. Melalui perjanjian ini ditetapkan bahwa wilayah kekuasaan Mataram terpecah menjadi Surakarta dan Ngayogyakarta. Pembentukan birokrasi yang kompleks dan semakin bertambahnya kebutuhan-kebutuhan kasultanan memerlukan sebuah kebijakan yang tepat demi berjalannya roda pemerintahan yang baik. Keadaan inilah yang mengharuskan Sultan Hamengkubuwana I untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tepat demi kejayaan sebuah negara dan masyarakat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upaya Sultan Hamengkubuwana I dalam menstabilkan ekonomi Kasultanan Ngayogyakarta (1755-1792). Penelitian ini merupakan kajian sejarah ekonomi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi, serta teori John Meynard Keynes tentang goverment policy (kebijakan pemerintah). Teori di atas memiliki relevansi terhadap pengelolaan perekonomian negara. Peneliti menggunakan metode historis yang terdiri dari tahap heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan sejarah). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, upaya Sultan Hamegkubuwana I dalam menstabilkan ekonomi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terdiri dari dua macam, pertama meningkatkan pertanian dengan menggunakan sistem pembagian wilayah dan kedua, membentuk petugas pajak dari berbagai wilayah yang selanjutnya diserahkan kepada perbendaharaan keraton. Kebijkan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I memberikan dampak positif dan negatif bagi Kasultanan Ngayogyakarta. Dampak positif terlihat pada terciptanya tata peraturan pemerintah dan pembangunan infrastruktur, sedangkan dampak negatif terlihat pada VOC yang selalu mencampuri urusan pemerintahan kasultanan.} }