The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASLAHAH
Dispensasi nikah dan Poligami merupakan Ketetapan peraturan yang berada dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama adalah instansi yang ditunjuk memiliki wewenang untuk memberikan izin dispensasi dan poligami kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam memberikan izin para hakim memiliki beberapa pertimbangan, diantara pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah mas}la>hah. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana para hakim Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah memahami mas}la>hah dalam perkara dispensasi nikah dan poligami. Apakah para hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah memahami mas}la>hah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari teori mas}la>hah atau hakim memiliki kacamata tersendiri dalam memandang mas}la>hah sesuai dengan kasus-kasus yang mereka hadapi. Selain itu juga membahas mengapa maslahah menjadi salah satu dasar yang digunakan dan apakah maslahah relevan digunakan sebagai dasar pertimbangan dengan melihat kasus-kasus yang terjadi dalam permohonan dispensasi nikah dan poligami di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini menggali mengapa hakim menggunakan dasar maslahah dalam memberikan izin dispensasi nikah dan poligami. Penelitian ini kualitatif, bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur kepada para hakim Pengadilan Agama di Jawa Tengah. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, dengan jenis penelitian yuridis-empiris serta pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Hakim memandang bahwa mengambil kebaikan dalam sebuah permasalahan merupakan kemaslahatan, (2). Hakim memandang bahwa dengan memberikan perlindungan bagi pemohon dispensasi nikah dan poligami, dan melindungi dari perbuatan zina merupakan sebuah kemaslahatan, (3). Terdapat ketidaksesuaian pada penerapan mas}la>hah sebagai dasar hukum memberikan izin dispensasi nikah di wilayah Jawa Tengah, dikarenakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan memiliki sebab yang melanggar ketentuan agama, serta kasus dispensasi nikah selalu mengalami peningkatan dan dari keseluruhan permohonan 90% disebabkan karena kehamilan diluar pernikahan.
PASCASARJANA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASLAHAH (Text)
1620311047_BAB-I_IV_atau V_DAFTAR PUSTAKA.pdf
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASLAHAH (Other)
HTML Summary of #32851 PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASLAHAH
Hukum Islam