%0 Thesis
%9 Skripsi
%A NURUL HUDAYA, NIM. 14370080
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2018
%F digilib:33076
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Pemerintah Indonesia, Pemerintah Saudi Arabia, TKI, Siyasah Dauliyah, Diplomasi.
%P 167
%T KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI SAUDI ARABIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33076/
%X Permasalahan yang melatar belakangi penulisan skripsi ini timbul dari kasus pelanggaran hak-hak dasar yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia. Kebijakan dan peraturan perundangan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia menjadi prinsip yang menggaris bawahi proses penempatan TKI di luar negeri. Sesuai dengan tujuan untuk memberikan kontribusi perlindungan bagi keselamatan dan kesejahteraan TKI, walaupun diakui sangat sulit untuk menyusun dan membuat suatu peraturan yang dapat memuaskan semua pihak akan tetapi tetap saja pemerintah sedapat mungkin dapat mengupayakan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan semua pihak yang terkait. Program penempatan TKI di Saudi Arabia memang merupakan prospek yang cukup baik bagi pemerintah Indonesia terlebih semakin banyaknya permintaan akan tenaga kerja. Disisi lain ini dapat menjadi salah satu alternative atau solusi dari permasalahan pengangguran akibat minimnya jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri. Namun disisi lain program ini memunculkan masalah baru dengan hadirnya kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan yang menimpa TKI. Dari permasalahan tersebut penulis menemukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di Saudi Arabia. Kedua, kebijakan pemerintah Indonesia memberikan perlindungan mengenai rumusan masalah dari dua teori untuk mengkaji permasalahan tersebut. Yakni teori Siyasah Dauliyah dan Diplomasi Bilateral dimana kedua teori tersebut membahas mengenai permasalahan yang menyangkut kedua negara. Pada akhirnya, jika ditinjauan dari Siyasah Dauliyah mengenai Pemerintah Dalam Menerapkan Kebijakan Terhadap Perlindungan TKI serta Pandangan Diplomasi Bilateral Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia, kurang sesuai dengan teori tersebut. Dimana dalam perlindungannya, pemerintah Indonesia tidak memperhatikan secara serius mengenai kasus-kasus kekerasan dan ekspoitasi yang TKI. Meskipun telah dilakukan diplomasi bilateral antara kedua negara Indonesia – Saudi Arabia, yang kemudian melahirkan MoU ketenagakerjaan namun penerapannya masih sangat nihil dan belum maksimal
%Z Dr. AHMAD YANI ANSHORI, S, Ag., M. Ag