@phdthesis{digilib33153,
           month = {August},
           title = {EVALUASI KEBIJAKAN UU NO 41 TAHUN 2010 PASAL 21 TENTANG
PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR DI SMA N 1 BANTUL},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 14230041 ADITYA DWI PRADIPTA},
            year = {2018},
            note = {Dr. Aziz Muslim, M. Pd,},
        keywords = {Penerapan UU No 41 Tahun 2010, Kendaraan bermotor, Problematika
Penerapan, ketaatan siswa-siswi},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33153/},
        abstract = {UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 adalah pedoman penyusunan tata tertib
sekolah yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor. Peraturan ini
dibuat berdasarkan peraturan dari Walikota Yogyakarta. Peraturan ini bertujuan
sebagai pedoman bagi sekolah dalam menyusun Tata Tertib Sekolah yang
disesuaikan dengan Visi dan Misi masing-masing sekolah.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Kebijakan UU No 41
Tahun 2010 pasal 21 tentang penggunaan kendaraan bermotor ini dan
mendeskripsikan problematika yang dialami siswa-siswi dalam menerapkan
Undang-undang tersebut, serta mengetahui keadaan dan ketaatan siswa-siswi
dengan adanya peraturan tersebut.
Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik penarikan
informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria. Selain itu
teknik pengumpulan data juga menggunakan teknik wawancara, teknik observasi,
dan juga dokumentasi. Data tersebut di lihat validitas datanya dengan teknik
triangulsi sumber dan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Undang-undang ini
tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, hal ini disebabkan beberapa alasan
salah satunya yaitu faktor orang tua. Problematika yang dialami siswa-siswi dalam
menjalankan peraturan ini yaitu faktor utamanya adalah orang tua mereka yang
tidak bisa mengantar menuju dan pulang sekolah. Sedangkan keadaan para siswasiswi
adalah kebanyakan dari mereka tidak patuh dan taat kepada kebijakan dari
sekolah.}
}