%A NIM. 14340039 GARDYNIA NISSA PRADINI
%O FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
%T PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM HAL KEGAGALAN PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI IUD DAN IMPLANT
DI KABUPATEN TEMANGGUNG
%X Hukum diciptakan sebagai salah satu sarana untuk mengatur hak dan
kewajiban subjek hukum agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta
mendapatkan hak- haknya secara wajar. Kepentingan antara manusia satu dengan
yang lain sering kali menimbulkan perselisihan oleh karena itu diciptakan
perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan
sewenang-wenang pihak yang berkuasa. Salah satunya perlindungan hukum terhadap
hak- hak pasien yang harus dijamin dalam pelaksanaannya. Seperti hak atas privasi,
hak atas informasi dan lain sebagainya. Selain itu diperlukan adanya suatu
perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan dan mengayomi pasien jika
terdapat hal- hal yang tidak dikehendaki. Sebagai contohnya adalah kegagalan dalam
pemakaian alat kontrasepsi IUD dan Implant.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan yang bertempat
di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung (DP2KBP3A), penelitian difokuskan
untuk menjawab rumusan masalah yaitu: a. Bagaimana perlindungan hukum pasien
dalam hal kegagalan pemakaian alat kontrasepsi IUD dan Implant dan b. Apakah
ganti kerugian yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Temanggung sudah sesuai
dengan hukum perdata. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan melakukan
wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.
Setelah dilakukan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa perlindungan
hukum yang diberikan DP2KBP3A Kabupaten Temanggung terhadap kegagalan alat
kontrasepsi IUD dan Implant diberikan ganti kerugian sebesar Rp400.000,
sebagaimana peraturan perundang- undangan yaitu Peraturan Kepala BKKBN Nomor
14 Tahun 2017 Tentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Serta Ayoman
Komplikasi Dan Kegagalan Kontrasepsi. Kemudian ganti kerugian yang dilakukan
oleh DP2KBP3A Kabupaten Temanggung tidak sesuai dengan hukum perdata,
karena dalam Pasal 1239 KUHPerdata disebutkan bahwa ganti kerugian diberikan
terhadap salah satu pihak jika pihak lain tidak melakukan apa yang menjadi
kewajibannya.
%K perlindungan hukum, kontrasepsi, ganti rugi.
%D 2018
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib33372