eprintid: 33373
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/03/33/73
datestamp: 2019-02-21 02:32:24
lastmod: 2019-02-21 02:32:24
status_changed: 2019-02-21 02:32:24
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: LAILI FADLIYAH, NIM. 14340046
title: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
keywords: hakim, kewarganegaraan, studi putusan, frasa mendaftarkan diri pada Menteri.
note: Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum
abstract: Penelitian ini membahas mengenai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjadi pokok permohonan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan ini muncul ketika Gloria Natapradja Hamel batal menjadi PASKIBRAKA (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) di Istana Negara pada saat upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2016, karena diketahui memiliki paspor negara Perancis. Meskipun pada akhirnya, Gloria Natapradja Hamel dapat mengikuti upacara penurunan bendera pusaka atas izin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-filosofis. Penelitian hukum yuridis dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada asas-asas dan norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan studi putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penolakan secara keseluruhan oleh majelis hakim dapat dikatakan sudah sesuai. Karena pasal a quo yang menjadi pokok permohonan merupakan aturan peralihan dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Karena setelah dipahami, permohonan pemohon merupakan permohonan norma baru, jadi sudah melampaui wewenang Mahkamah Konstitusi apabila mengabulkan permohonan tersebut.
date: 2018-07-02
date_type: published
pages: 146
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   LAILI FADLIYAH, NIM. 14340046  (2018) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33373/1/14340046_BAB%201%20DAN%20BAB%205%20DAN%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33373/2/14340046_BAB%202%203%20DAN%204.pdf