<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA"^^ . "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan\r\npidana ke proses di luar peradilan pidana. Di Indonesia, diversi baru diberlakukan\r\npada tahun 2014 yaitu dua tahun setelah diundangkannya Undang–undang Nomor\r\n11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan diberlakukannya\r\ndiversi adalah untuk terciptanya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana\r\nanak. Keadilan restoratif dipercaya dapat menanggulangi tingginya tindak pidana\r\nanak di Indonesia. Pada kenyataanya di Yogyakarta, meskipun diversi telah\r\ndiberlakukan, tetapi jumlah anak yang melakukan tindak pidana masih tinggi.\r\nBerdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dua hal yaitu meneliti\r\nterkait implementasi diversi di Polresta Yogyakarta terhadap semua tindak pidana\r\nanak yang memenuhi syarat di upayakan diversi dan untuk melihat\r\npemberlakuannya ditinjau dari tujuan sistem peradilan pidana anak.\r\nPenelitian ini menggunakn pendekatan yurisdis-empiris dengan melihat\r\nkesesuaian antara Undang–undang dan kenyataan di Polresta Yogyakarta.\r\nPenlitian ini bersifat deskriptif–analisis dengan melakukan wawancara dan\r\nobservasi sebagai tekhnik pengumpulan data.\r\nDari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua tindak\r\npidana anak di Polresta Yogyakarta diupayakan diversi sesuai amanat Undangundang\r\nSistem Peradilan Pidana Anak, walaupun tindak pidana anak tersebut\r\nsudah memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Hal ini karena dalam pratiknya,\r\nselain menggunakan penyelesaian diversi, Polresta Yogyakarta juga memiliki\r\npenyelesaian lain yang disebut “ADR”. Dari hasil penelitian ini pula, penulis\r\nmenyimpulkan bahwa tidak semua wujud dari keadilan restoratif yang menjadi\r\ntujuan sistem peradilan pidana anak tercapai. Dari 5 (lima) poin tujuan sistem\r\nperadilan pidana anak, tiga diantaranya tercapai, yaitu: menyelesaikan perkara\r\nanak diluar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;\r\ndan Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Sementara dua lainnya,\r\nMencapai perdamaian antara korban dengan anak dan menanamkan rasa tanggung\r\njawab bagi anak, belum tercapai."^^ . "2018-08-15" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 14340052"^^ . "EVA ALBATUN NABILAH"^^ . "NIM. 14340052 EVA ALBATUN NABILAH"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA (Text)"^^ . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA (Text)"^^ . . . . . "14340052_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK\r\nDI POLRESTA YOGYAKARTA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #33375 \n\nIMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK \nDI POLRESTA YOGYAKARTA\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .