<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI"^^ . "Demokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,\r\ndan untuk rakyat. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan merupakan alternatif\r\njalan yang ditempuh bukan merupakan tatanan yang paling sempurna. Pasca\r\nreformasi, menunjukkan bahwa praktek demokrasi dalam bentuk partisipasi\r\nrakyat yang termanifestasi melalui pemilihan secara demokratis untuk memilih\r\nGubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung menurut Undang-Undang Nomor\r\n10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun demikian, dalam\r\nprakteknya sering kali menimbulkan sengketa selisih hasil suara pemilihan kepala\r\ndaerah. Selisih perolehan suara dengan prosentase tertentu sebagaimana diatur\r\ndalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan prasyarat\r\npengajuan sengketa selisih perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. Hal inilah\r\nyang memunculkan persoalan dalam penelitian ini, politik hukum apakah yang\r\nmendasari ketentuan Pasal 158 sebagai sistem ambang batas (treshold)?\r\nBagaimana upaya dan implementasi Mahkamah Konstitusi dalam mengemban\r\nkewenangan menangani sengketa perselisihan hasil suara pemilihan kepala daerah\r\nsebagaimana dalam menindaklanjuti ketentuan Pasal 158?\r\nPenelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis dengan\r\npendekatan yuridis normatif serta pengumpulan data melalui studi pustaka\r\n(library research) yang berkaitan dengan politik hukum Pasal 158 UU Pilkada\r\n(sistem treshold) dan nilai hukum dari pembatasan. Bahan hukum dianalisis\r\nsecara kualitatif.\r\nHasil Penelitian menunjukkan bahwa kerangka rumusan politik hukum\r\npembatasan sengketa PHP Daerah memiliki maksud dan tujuan yang tidak hanya\r\nsebagai pengaturan ketertiban umum, akan tetapi ketentuan pembangunan hukum\r\nyang sesuai dengan daya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersumber\r\nsecara tidak langsung melalui UU Pilkada dan ditindaklanjuti melalui bentuk\r\nhukum PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), dalam menyongsong atas kontrol\r\nkekuasaan kehakiman serta dalam sistem selisih hasil batas perhitungan yang\r\nwajar. Demikian hal, tujuan politik hukum ini memiliki arah dan tujuan\r\npembangunan hukum ‘keteraturan’ dalam menjamin keberlangsungan penegakan\r\nhukum serta keadilan prosedural maupun keadilan substansial dalam menilai\r\nperkembangan mengenai sistem sengketa pilkada dalam menegakkan sistem\r\ndomokrasi yang berkeadilan dan beradab."^^ . "2018-08-23" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 14340090"^^ . "MOHAMAD HELMI MUKTI"^^ . "NIM. 14340090 MOHAMAD HELMI MUKTI"^^ . . . . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Text)"^^ . . . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Text)"^^ . . . . . "14340090_BAB-II, III, IV.pdf"^^ . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Other)"^^ . . . . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Other)"^^ . . . . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Other)"^^ . . . . . . "POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \r\nDI MAHKAMAH KONSTITUSI (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #33396 \n\nPOLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH \nDI MAHKAMAH KONSTITUSI\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .