%0 Thesis
%9 Skripsi
%A BAYU PAMBUDI, nim. 14380027
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2018
%F digilib:33724
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Insenitf, Pertanian Pangan, Maqashid Syari’ah, Hifdz Al-Mal.
%P 183
%T PENEGAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2012  TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  BERKELANJUTAN (STUDI DI KECAMATAN SENTOLO)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33724/
%X Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian  yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna  menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan  nasional. Tujuan diadakannya lahan tersebut adalah untuk menjaga eksistensi  pertanian pangan dari alih fungsi lahan pertanian. Sebagai penghargaan atas tidak  mengalih fungsikan lahan pertaniannya, petani berhak menerima insentif.  berdasarkan PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan bentuk insentif yang didapatkan petani dalam  lingkup Kabupaten/Kota antara lain bantuan keringanan pajak bumi dan  bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan  pengembangan benih dan varietas unggul, dll,. Pada Kecamatan Sentolo telah  ditetapkan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan  luas 525.9162 Ha. Meskipun demikian program insentif perlindungan lahan  pertanian pangan berkelanjutan masih belum berjalan sehingga petani belum  mendapatkan penghargaan sebagaimana yang seharusnya.  Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana  penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di  Kecamatan Sentolo ditinjau berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, fasilitas,  masyarakat dan kebudayaan. Analisis di atas kemudian ditinjau dari perspektif  maqashid syari’ah, terutama dari pandangan perlindungan harta (hifdz al-mal).  Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat  deskriptif-analisis.  Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penegakan insenitf perlindungan  lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo masih belum efektif.  Faktor-faktor penghambatnya antara lain belum adanya peaturan tertulis dalam  RTRW baik pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, belum adanya  perjanjian yang mengikat lahan pertanian pangan berjkelanjutan antara petani dan  pemerintah daerah, serta apabila insenitf diberlakukan akan terjadi tumpang tindih  program bantuan pertanian pangan. Sehingga perlindungan harta (hifdzh al-mal)  dalam maqashid asy-syari’ah memandang masih diperlukan peyempurnaanpenyempurnaan  agar program tersebut bermanfaat secara maksimal bagi  masyarakat luas.
%Z DR. Hamim Ilyas, M.Ag