TY  - THES
N1  - DR. MOH. TAMTOWI, M. AG.
ID  - digilib33731
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33731/
A1  - MOKHAMAD RIZAL AUWALI, NIM. 14380074
Y1  - 2018/09/17/
N2  - Pembangunan merupakan sebuah langkah penting pemerintahan dalam
suatu negara demi kemajuan dan kesejahteraan negara itu sendiri. Dalam prosesnya,
tak jarang tujuan pembangunan akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang
cukup kontroversial namun masih terbilang wajar, seperti penggusuran.
Penggusuran terkadang memang perlu dilakukan untuk melancarkan langkah
pembangunan yang direncanakan, tentunya dengan ketentuan dan peraturan yang
ada. Hal yang sama terjadi di area Stasiun Tugu Yogyakarta, tempat puluhan
pedagang di area Stasiun lebih tepatnya pedagang Pasar Kembang di gusur oleh PT.
KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk
revitalisasi kawasan Stasiun dengan penataan dan pengembalian fungsi trotoar
sebagai jalur pedestrian bagi pejalan kaki. Akan tetapi penggusuran tersebut
dilakukan tanpa adanya diskusi secara intensif sebelumnya, serta tidak adanya
relokasi, ganti rugi atau opsi-opsi lain bagi pedagang terdampak mengakibatkan
pedagang yang menggantungkan hidup di wilayah itu kehilangan mata
pencahariannya.
Penelitian ini merupakan studi lapangan, dengan mengambil sampel yang
dilakukan dengan wawancara pada pedagang terdampak, dan instansi-instansi
terkait. Selain mengambil data dari lapangan, penelitian ini juga didukung dengan
beberapa literatur dari buku, internet, ataupun jurnal yang kemudian dianalisis
secara deduktif dengan pendekatan hukum Islam (Maqa>sid asy-Syari>?ah) perspektif
Jasser Auda.
Hasil penelitian mengatakan bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai
landasan penggusuran yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun
2017. Di dalam perwal tersebut menghapus status Pasar Kembang yang merupakan
tempat pedagang terdampak berdagang sebagai pasar tradisional kelas IV.
Penggusuran yang dilakukan memicu reaksi yang kurang memuaskan dari para
pedagang. Meski dalam proses eksekusinya tidak ada kericuhan yang berarti,
pedagang menyesalkan penggusuran tersebut sebab tidak adanya diskusi intensif
antara pihak PT. KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta dengan pedagang yang
digusur. Selain itu tidak adanya ganti rugi juga berdampak pada nasib
perekonomian pedagang terdampak. Dalam Islam sendiri sejatinya pegambil alihan
lahan oleh pemerintah adalah hal yang sah, karena segala yang ada di dalam negara
merupakan asset negara itu sendiri. Akan tetapi tentunya perlu diperhatikan
bahwasannya asas keadilan bagi seluruh masyarakat tetap harus menjadi perhatian
utama agar terhindar dari perilaku dzalim.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - pembangunan
KW  -  penggusuran
KW  -  hukum Islam
M1  - skripsi
TI  - TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUSURAN
PEDAGANG DI AREA STASIUN TUGU YOGYAKARTA
AV  - restricted
EP  - 119
ER  -