@mastersthesis{digilib33812,
           month = {August},
           title = {ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUUXIV/
2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(STUDI KASUS PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI YOGYAKARTA)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 1620310028 ABIDIN LATUA},
            year = {2018},
            note = {Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.,},
        keywords = {Administrasi Kependudukan, Penghayat Kepercayaan, egaliter, non diskriminasi, universal, Maq{\=a}{\d s}id asy-Syar{\=i}?ah, Toleransi.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33812/},
        abstract = {Beragamnya agama di Indonesia tentu mendasari lahirnya aturan-aturan
yang dibuat pemerintah guna tetap menjaga toleransi antar beragama, selain
keenam agama yang telah diresmikan oleh negara, masih ada penganut penghayat
kepercayaan yang hak-haknya masih belum terakomodir oleh negara. Hal ini
memicu perwakilan dari penghayat kepercayaan mengajukan permohonan
gugatan agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa kolom agama dalam KTP dan
KK dikosongkan atau tidak diisikan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan
permohonan para pemohon terkait dengan hasil penetapan putusan ini, sehingga
memunculkan kehawatiran publik akan terjadinya konflik keberagamaan karena
putusan ini seolah menyetarakan kepercayaan dengan agama. Atas kekhawatiran
tersebut menggelitik penulis untuk melihat lebih dekat dan eksplisit kedudukan
penghayat kepercayaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi melalui sinkronisasi
keberadaan atau Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. Guna
memastikan benar tidaknya kekhawatiran tersebut, dan sejauh apa hak dan
kedudukan yang dijamin dalam putusan Mahkaah Konstitusi. Apakah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah menjamin kedudukan dan
hak-hak penghayat kepercayaan di Yogyakarta? dan Bagaimanakah kedudukan
penghayat kepercayaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/
2016 Tentang dministrasi Kependudukan ditinjau dari prespektif Maqasid
Syari?ah ?
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini
adalah penelitian penelitian lapangan (field research), yakni melakukan
pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam sumber yang telah
ditentukan berdasarkan pengetahuan peneliti yaitu menggunakan metode
purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis
normatif (Statute Approach) dan yuridis empiris atau sosiologis. Pendekatan
yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan dan norma
hukum yang ada dalam masyarakat.
Hasil penelitan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah
Konstitusi terkait dengan Penafsirar Hukum Filosofis, Texstual, dan Sosiologis
dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-
Undang Administrasi Kependudukan, telah memenuhi hak dasar penghayat
kepercayaan dan memberi keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan,
kemudian jika dilihat dengan kajian Hak Asasi Manusia putusan Mahkamah
Konstitusi telah mengcover hak penghayat kepercayaan sejalan dengan prinsip
non diskriminasi, kesetaraan (egaliter) dan universal. Sedangkan apabila ditinjau
dengan teori Maqasid as-Syari?ah Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut
dinilai telah sesuai dengan tujuan syariat (Maq{\=a}{\d s}id asy-Syar{\=i}?ah) berupa
penjagaan terhadap agama pada tingkat keniscayaan.}
}