%0 Thesis
%9 Skripsi
%A NURMUSTIKA HANIFIHARTI, NIM. 14370059
%B Fakultas Syari'ah dan Hukum
%D 2018
%F digilib:34122
%I UIN Sunan Kalijaga
%K Putusan Mahkamah konstitusi, Siyasah Syar’iyah, Siyasah  Dusturiyah.
%P 343
%T PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018  TENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG  NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34122/
%X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang para anggotanya dipilih  oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) berdasarkan asas langsung, umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lembaga ini juga diciptakan untuk memenuhi  tuntutan masyarakat luas akan sebuah lembaga dengan fungsi strategis pokok,  yakni, menyalurkan dan mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan politik  dan kenegaraan yang melibatkan sebagian besar masyarakat. DPR berwenang  membuat undang-undang bersama dengan Presiden, tujuannya adalah agar seluruh  aspirasi rakyat dapat tersalurkan dalam pembuatannya. Pada tanggal 12 februari  2018 DPR mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun  2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dalam rapat paripurna  DPR. Akan tetapi setelah tidak lama dari hari pengesahannya, UU MD3 tersebut  langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materikan (judicial  review) karena terdapat beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD  1945, salah satunya yaitu pasal 122 huruf l. Sebagaimana halnya, Mahkamah  Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan  putusannya bersifat final. Dalam Putusan MK sendiri mengeluarkan putusan yang  memutuskan membatalkan pasal 122 huruf l UU MD3 tersebut.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini deskriptif  analitis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah data sekunder dengan  bahan hukum primer dan sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa  Putusan Mahkamah konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 sesuai dan tidak  bertentangan dengan siyasah syar’iyah, karena kandungan dari Pasal 122 huruf l  UU MD3 lebih banyak menuju kearah hal yang dapat menimbulkan  kemudaratannya daripada kemaslahatannya, jadi Pasal tersebut tidak sesuai  dengan ajaran siyasah syar’iyah yang menerapkan bahwa tujuan aturan hukum itu  dibuat adalah demi kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan. Dalam  proses judicial review, siyasah dusturiyah tidak memiliki aturan demikian. Karena  pada masa itu tidak memerlukan suatu lembaga yudikatif seperti halnya  Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam pandangan siyasah dusturiyah mengenai  Putusan Mahkamah konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 sudah sesuai. Karena dalam  islam sendiri sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dalam mengeluarkan  pendapat dan selalu menyamaratakan kedudukan semua orang di mata hukum.  Kata kunci: Putusan Mahkamah konstitusi, Siyasah Syar’iyah, Siyasah  Dusturiyah.
%Z Dr. H. M. NUR, S.A.g, M.Ag.