<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD"^^ . "Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang para anggotanya dipilih\r\noleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) berdasarkan asas langsung, umum,\r\nbebas, rahasia, jujur, dan adil. Lembaga ini juga diciptakan untuk memenuhi\r\ntuntutan masyarakat luas akan sebuah lembaga dengan fungsi strategis pokok,\r\nyakni, menyalurkan dan mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan politik\r\ndan kenegaraan yang melibatkan sebagian besar masyarakat. DPR berwenang\r\nmembuat undang-undang bersama dengan Presiden, tujuannya adalah agar seluruh\r\naspirasi rakyat dapat tersalurkan dalam pembuatannya. Pada tanggal 12 februari\r\n2018 DPR mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun\r\n2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dalam rapat paripurna\r\nDPR. Akan tetapi setelah tidak lama dari hari pengesahannya, UU MD3 tersebut\r\nlangsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materikan (judicial\r\nreview) karena terdapat beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD\r\n1945, salah satunya yaitu pasal 122 huruf l. Sebagaimana halnya, Mahkamah\r\nKonstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan\r\nputusannya bersifat final. Dalam Putusan MK sendiri mengeluarkan putusan yang\r\nmemutuskan membatalkan pasal 122 huruf l UU MD3 tersebut.\r\nPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan\r\nmenggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini deskriptif\r\nanalitis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah data sekunder dengan\r\nbahan hukum primer dan sekunder.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa\r\nPutusan Mahkamah konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 sesuai dan tidak\r\nbertentangan dengan siyasah syar’iyah, karena kandungan dari Pasal 122 huruf l\r\nUU MD3 lebih banyak menuju kearah hal yang dapat menimbulkan\r\nkemudaratannya daripada kemaslahatannya, jadi Pasal tersebut tidak sesuai\r\ndengan ajaran siyasah syar’iyah yang menerapkan bahwa tujuan aturan hukum itu\r\ndibuat adalah demi kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan. Dalam\r\nproses judicial review, siyasah dusturiyah tidak memiliki aturan demikian. Karena\r\npada masa itu tidak memerlukan suatu lembaga yudikatif seperti halnya\r\nMahkamah Konstitusi. Bahwa dalam pandangan siyasah dusturiyah mengenai\r\nPutusan Mahkamah konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 sudah sesuai. Karena dalam\r\nislam sendiri sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dalam mengeluarkan\r\npendapat dan selalu menyamaratakan kedudukan semua orang di mata hukum.\r\nKata kunci: Putusan Mahkamah konstitusi, Siyasah Syar’iyah, Siyasah\r\nDusturiyah."^^ . "2018-10-29" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM. 14370059"^^ . "NURMUSTIKA HANIFIHARTI"^^ . "NIM. 14370059 NURMUSTIKA HANIFIHARTI"^^ . . . . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Text)"^^ . . . . . "14370059 BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Text)"^^ . . . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Other)"^^ . . . . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Other)"^^ . . . . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Other)"^^ . . . . . . "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018\r\nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #34122 \n\nPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 \nTENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG \nNOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Tata Negara" . .