%A NIM. 1520010034 Riswantoro
%O Dr. Pajar Hatma Indra
Jaya, S.Sos., M.Si
%T KONVERSI PENYALURAN BANTUAN TUNAI KE NON TUNAI
%X Pemerintah telah berulang kali mencoba mengentaskan kemiskinan. Salah satu
cara yang dilakukan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan
program jaminan sosial yang dalam jangka panjang bertujuan memutus rantai
kemiskinan. Program ini terus mengalami penyempurnaan, salah satu revisinya
adalah munculnya konversi penyaluran bantuan yang semula dari tunai menjadi
non tunai seperti termuat dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Konversi tersebut bertujuan agar
munculnya tiga T; tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, sehingga semakin
transparansi. Namun setiap perubahan menimbulkan dampak di luar dari hasil
utama yang direncanakan, apalagi di daerah yang jauh dari kota yang mana daerah
Dlingo termasuk yang sulit untuk diakses. Oleh sebab itu pertanyaan yang
diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak konversi penyaluran
bantuan dari tunai ke non-tunai terhadap keluarga penerima manfaat PKH di
Kecamatan Dlingo.
Guna menjawab pertanyaan di atas penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan metode pengambilan datanya dengan wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Pengujian keakuratan data menggunakan tiga langkah yaitu menguji
data dengan teori, menguji data dengan membandingkan perkataan informan di
tempat umum dengan secara pribadi, dan pengecekan sumber data yang sama
dengan metode yang berbeda..
Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dampak konversi bantuan dari tunai ke
non tunai telah menimbulkan dampak positif seperti, timbulnya peluang ekonomi
yang termanifestasi dalam warung yang berjejaring dan meningkatnya
transparansi penyaluran bantuan. Namun ditemukan di Dlingo, kebijakan ini
menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya gagap teknologi (culture lag)
meliputi: saldo nol, pin terblokir, penyelewengan bantuan, gagapnya kontrol
penyaluran, kesulitan akses penyaluran bantuan, rancunya teknis aduan, dan
kegagapan pencairan bantuan. Dilihat secara teoritis penelitian ini melengkapi
teorinya Riant Nugroho bahwa tujuan dari kebijakan sosial adalah mempercepat
perubahan sosial dan mendorong kemampuan masyarakat untuk memecahkan
setiap konflik secara damai. Namun, Riant hanya melihat persoalan kebijakan
sosial tidak secara jangka pendek tetapi jangka panjang sehingga dampak jangka
pendek soal gegar budaya luput dari analisanya. Penelitian ini sudah menguatkan
konsepnya Budi Winarno bahwa kebijakan/program baru cenderung sulit untuk
diimplementasikan karena aktor dan strukturnya belum mapan. Namun teorinya
Budi Winarno sendiri belum disebutkan secara mendetail dari dampak
kebijakan/program baru, itu hanya sebatas peringatan untuk hati-hati dalam
mengimplementasikan kebijakan baru. Oleh karena itu penelitian ini penting
karena menjelaskan gagap teknologi (culture lag) yang muncul dalam kebijakan
jangka pendek.
%K Dampak, Konversi Bantuan, Program Keluarga Harapan, Culture
Shock
%D 2019
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib34304