%A NIM. 1620310027 Nur Rahmah
%O Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
%T ANALISIS KETENTUAN ZONA INDUSTRI
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
PASAL 58 NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
%X Ketentuan zona industri dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi
polemik bagi masyarakat sebagai pelaku industri. Hal ini disebabkan aturan
kawasan zona industri hanya terbatas pada tiga lokasi kecamatan yaitu Pajangan,
Piyungan dan Sedayu. Penetapan tiga kawasan industri pada awalnya bertujuan
untuk mengurangi dampak negatif industri di wilayah Bantul, justru menuai
polemik baru bagi para pelaku industri yaitu tentang perihal perizinan ekspor dan
jaminan keberadaan industri mapan di luar zona yang ditetapkan. Oleh karena itu
penelitian ini merumuskan polemik yang ada dalam dua rumusan masalah yaitu
apakah ketentuan zona industri dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah ketentuan zona industri dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) yakni prosedur penelitian yang melakukan pengamatan
langsung melalui wawancara secara mendalam dengan menggunakan metode
purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis
empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder
yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk
dokumen dan hasil wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif dengan kerangka berfikir logis (deduktif-induktif).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Zona Industri dalam Pasal
58 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah yang dibentuk bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
Bantul belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena
Pertama terjadi inkronisasi di Pemerintahan Kabupaten Bantul dalam memahami,
menjalankan dan mengharmonisasikan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah berkenaan dengan pemetaan zona industri. Kedua Pasal 58
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah belum bisa mencapai asas materi muatan yaitu ; asas
pengayoman, kekeluargaan, ketertiban dan kepastian hukum. Tidak terealisasinya
asas ini disebabkan oleh minimnya teknis perencanaan, pembentukan dan
sosialisasi regulasi industri oleh Pemerintah Bantul berkenaan dengan
Pelaksanaan Ketentuan Zona Industri yang dijelaskan dalam Peraturan Rencana
Detail Tata Ruang.Berdasarkan tinjauan maqāṣid asy-syarī‘ah ketentuan zona
industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah dinilai sudah sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid
asy-syarī‘ah) berupa penjagaan terhadap jiwa manusia melalui tata kelola
lingkungan yang produktif dan aplikatif, pada tingkat keniscayaan (ḍarūriyyah)
dan tataran maqāṣid umum yang bersifat filosofis.
%K Peraturan Daerah, Tata Ruang, Zona Industri, dan Asas
Perundangan.
%D 2018
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib34352