relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34604/
title: PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFIYYAH DAN IBNU HAZM TENTANG  SAKSI RUJUK DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA  (TINJAUAN MAQA<S{ID ASY-SYARI<’AH)
creator: MUHAMMAD IRFAN, NIM. 14350081
subject: Keluarga Islam
description: Keabsahan rujuk bisa terwujud apabila rukun-rukun rujuk terpenuhi, yaitu  pihak suami, pihak istri, sighat rujuk dan saksi rujuk. Mengenai hukum saksi  rujuk sendiri Ulama berbeda pendapat, Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa  hukum saksi rujuk adalah sunnah, sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa  hukum saksi rujuk adalah wajib. Golongan Zahiriyyah antara lain Ibnu Hazm  berpendapat bahwa amr yang terdapat dalam Al-Qur’an, walaupun disertai  qari>nah tetap menunjukkan wajib, kecuali kalau ada nas lain atau ijma>‘ yang  memalingkan pengertian amr dari wajib. Sedangkan jumhur ulama termasuk  mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa amr yang tidak disertai qari>nah  menunjukkan wajib. Sebaliknya, adanya suatu qari>nah sudah cukup dapat  mengubah hakikat arti amr itu. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia,  pelaksanaan rujuk harus dilakukan di hadapan PPN atau pembantunya dan  pengucapan rujuk harus disertakan saksi-saksi sebagaimana yang disebutkan  dalam KHI Pasal 167. Adapun maqa>s}id asy-syari>‘ah atau tujuan pemberlakuan  syari’at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk  menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu dapat  diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu  agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu  dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu d{aru>riyyat (kebutuhan primer),  h}a>jiyyat (kebutuhan sekunder) dan tah}si>niyyat (kebutuhan tersier).  Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan metode  pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.  Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Analisis yang  dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dan data yang terkumpul  juga akan dianalisis menggunakan pendekatan maqa>s}id asy-syari>‘ah.  Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa amr pada surat at-Talaq (65): 2  menunjukkan sunnah, karena pada nas-nas tentang rujuk yang lain tidak ada  qayyid yang memerintahkan mempersaksikan rujuk. Sedangkan Ibnu Hazm  berpendapat bahwa amr pada surat at-Talaq (65): 2 menunjukkan wajib dan tidak  bisa menyimpang dari arti z}a>hir nas kecuali ada nas lain atau ijma>‘ yang  memalingkan pengertian amr dari wajib. Pada Pasal 167 KHI diterangkan bahwa  rujuk itu harus disaksikan dan dicatat oleh PPN. Hal tersebut sesuai dengan  pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan mempersaksikan rujuk. Saksi rujuk pada  dasarnya adalah perkara h}a>jiyyat, yang mana apabila ditinggalkan tidak sampai  menimbulkan bahaya. Dalam konteks Hukum Perkawinan di Indonesia yang  mengharuskan adanya saksi rujuk, maka saksi rujuk yang semula perkara h}a>jiyyat  maka naik menjadi perkara d{aru>riyyat yang senantiasa dijaga keberadaanya agar  kemaslahatan tercipta dan terhindar dari mafsadah. Hasil dari penelitian ini  menunjukkan bahwa mempersaksikan rujuk dan mencatatkannya di KUA juga  turut serta dalam pemeliharaan perkara d{aru>riyyat, terutama pemeliharaan  terhadap agama, keturunan dan harta.
date: 2018-11-15
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34604/1/14350081_BAB%20I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34604/2/14350081_BAB%20II_S.D._SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf
identifier:   MUHAMMAD IRFAN, NIM. 14350081  (2018) PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFIYYAH DAN IBNU HAZM TENTANG SAKSI RUJUK DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (TINJAUAN MAQA<S{ID ASY-SYARI<’AH).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.