@phdthesis{digilib34630,
           month = {January},
           title = {PRIVATISASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM
SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 14360027 AHMAD FAUZI},
            year = {2019},
            note = {DR. H. FUAD ZEIN, MA},
        keywords = {privatisasi minyak dan gas bumi, hukum Islam, hukum positif
Indonesia.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34630/},
        abstract = {Pengelolaan tambang minyak dan gas bumi di Indonesia menyisakan
beberapa persoalan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu pula
dengan ketentuan hukum Islam bahwa kekayaan alam termasuk tambang minyak
dan gas bumi adalah milik rakyat dan harus dikelola oleh negara untuk
kepentingan rakyat. Sementara dalam praktiknya terjadi privatisasi pengelolaan
minyak dan gas bumi yang berimbas negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Secara
implisit privatisasi ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini bermaksud untuk
membandingkan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 terhadap privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Permasalahan yang
dibahas yaitu bagaimana hukum privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi
menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001?
serta apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak
pengelolaan minyak dan gas bumi?
Metode yang digunakan adalah library research yang bersifat deskriptifkomparatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Analisis yang
digunakan pada penelitian ini adalah analisis deduktif dan komparatif. Analisis
deduktif dimulai dari menganalisis dengan menampilkan teks-teks hukum yang
bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode
analisis komparatif adalah cara menganalisis dengan membandingkan dua
pendapat untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya.
Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan
antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek
kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan milik
rakyat atau bangsa Indonesia. Perbedaan antara kedua hukum adalah bahwa dalam
hukum Islam, tambang yang termasuk milik umum adalah tambang yang
memiliki stok banyak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan
bahwa tambang yang dimaksud adalah mencakup seluruh tambang minyak dan
gas bumi yang berada di wilayah negara Indonesia. Kemudian hukum Islam
melarang privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Hanya negara sebagai
wakil rakyat yang berhak mengelola tambang tersebut melalui perusahaan milik
negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berpandangan berbeda yang
justru membolehkan perusahaan swasta mengelola tambang minyak dan gas bumi.}
}