<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019)"^^ . "Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah mekanisme\r\ngugatan keberatan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme ini\r\ntidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017\r\ntentang Pemilu memuat terobosantentang penguatan kewenangan Badan\r\nPengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal\r\ntindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak\r\ndan memutus pelanggaran administrasi. Bawaslu hingga tingkat paling bawah\r\nyakni kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran\r\nadministrasi. Hal inilah yang menjadi ambiguitas di kalangan masyarakat dan\r\npenulis dalam kewenangan penanganan pelanggaran pemilu yang berdampak pada\r\ndiskualifikasi calon atau partai yang seharusnya diselesaikan oleh lembaga\r\nperadilan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat tema “Penyelesaian\r\nSengketa Proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan\r\nUmum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019)” untuk\r\nmengetahui formulasi dan mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses\r\npenyelesaiannya.\r\nPenelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian kepustakaan (library\r\nresearch) dan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis.\r\nAdapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Penelitian ini\r\nberusaha menjawab dua pertanyaan; bagaimana penyelesaian proses sengketa\r\npemilu, dan bagaimana sistem penegakan hukum sengketa pemilu di Indonesia.\r\nPenulis menemukan bahwa dalam hal kewenangan memutus penyelesaian\r\nsengketa proses pemilu berada di Bawaslu yang diperkuat dengan lahirnya UU\r\nNo. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun demikian, masih ada ambigutas\r\nyang terkesan ambivalen dalam pasal 469 ayat 1 yang berbunyi “putusan Bawaslu\r\nmengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat\r\nfinal dan mengikat”, akan tetapi pada prakteknya tidak benar-benar bersifat final\r\ndan mengikat (incracht). Putusan dari sengketa proses pemilu yang harus\r\nmendiskualifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu 2019 oleh Bawaslu masih\r\nbisa dilanjutkan ke tahap Pengadilan Tata Usaha Negaradan berakhir di\r\nMahkamah Agung melalui banding (kasasi"^^ . "2018-11-15" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 11340162"^^ . "FAIZI ZAIN"^^ . "NIM. 11340162 FAIZI ZAIN"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Text)"^^ . . . . . "11340162_BAB_I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Text)"^^ . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Other)"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Other)"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Other)"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Other)"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Other)"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU\r\nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM\r\n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #34869 \n\nPENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU \nPERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM \n(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019)\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .