The repository administrator has not yet configured an RDF license.
MEKANISME GOOGLE ADWORDS PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARI’AH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme Google Adwords dipandang dari aspek hukum perjanjian syari’ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mekanisme Google Adwords lebih condong pada periklanan online yang terjadi antara Google Adwords dan advertising. Yang terikat dalam sistem kontrak elektronik/e-contract, fokus penelitian setidaknya menjawab tiga persoalan, yaitu: 1) Apa status hukum pernyataan Google Adwords tentang adanya kontrak dalam perspektif hukum perjanjian syari’ah? 2) Bagaimana status hukum pemotongan biaya iklan di Google Adwords dalam perspektif hukum perjanjian syari’ah? 3) Bagaimana kontrak antara Google Adwords dengan pengguna layanan menurut perspektif kitab undang-undang hukum perdata? Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pola pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan interkoneksi, ada tiga teori yang menjadi landasan penelitian, yaitu teori terbentuknya akad, teori kesepakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menganalisis aspek hukum. Teori terbentuknya akad dan teori kesepakatan perspektif Hukum perjanjian syari’ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian dipakai untuk menganalisis mekanisme di dalam Google Adwords. Kemudian dari analisis tersebut akan diketahui keabsahan dari bisnis periklanan Google Adwords. Hasil penelitian ini menunjukkan status hukum pernyataan Google Adwords tentang adanya kontrak dalam perspektif hukum perjanjian syari’ah diperbolehkan. Sebab berdasarkan pasal 5 standar syari’ah AAOIFI No. 38 tentang Tata cara Perjanjian Online. Status hukum pemotongan biaya iklan di Google Adwords dalam perspektif hukum perjanjian syari’ah, dengan kembali kepada ketentuan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “Hukum asal sesuatu (benda) adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”. Dapat disimpulkan bahwa hukum asal penggunaan sistem Google Adwords dalam kontrak perjanjian baku juga mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Pemberlakuan kontrak elektronik/e-contract masih perlu adanya perbaikan dengan peraturan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab masih adanya unsur-unsur yang perlu disesuaikan. Dan diperlukan adanya tinjauan kembali, agar tercapai sebuah perjanjian yang sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM. 1620310140 IKE DANIS FATUSSUNAH,SHI
MEKANISME GOOGLE ADWORDS PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARI’AH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Text)
MEKANISME GOOGLE ADWORDS PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARI’AH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Other)
HTML Summary of #34874 MEKANISME GOOGLE ADWORDS PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARI’AH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA