<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH"^^ . "Semenjak bergulirnya wacana pelaksanaan hak angket DPR terhadap\r\nKPK, publik sebagai penerima arus persebaran wacana ini terbelah menjadi 2\r\nkutub diskursus. Pertama, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK memang\r\nmerupakan salah satu tugas DPR dalam fungsi melakukan mekanisme check and\r\nbalances terhadap semua lembaga negara yang bersumber pada dana APBN, tak\r\nterkecuali KPK. Kedua, dikutub berlawanan; muncullah wacana bahwa\r\npenggunaan hak angket DPR terhadap KPK merupakan sebuah langkah politik\r\nDPR untuk menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Singkat kata,\r\nhak angket DPR terhadap KPK adalah upaya pelemahan terhadap KPK. Atas dua\r\ndasar kutub ini, Penulis merasa tertarik meneliti secara mendalam yang kemudian\r\ntertuang dalam sebuah draft skripsi.\r\nPermasalan dalam penelitian ini dikaji dengan metode penelitian\r\nkepustakaan (library research) dan merupakan penelitian hukum yang bersifat\r\nnormatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan\r\npustaka baik data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam\r\npenelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute\r\napproach), yaitu dengan memaparkan materi pembahasan secara sistematiskomprehensif\r\nmelalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada\r\nnorma hukum yang berkaitan dengan menkanisme pelaksanaan hak angket oleh\r\nDPR serta mencantumkan beberapa anasir analisa keislaman mengenai hak\r\nangket. Sehingga kemudian dijadikan basis analisa secara cermat dengan tujuan\r\nmemperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.\r\nSetelah dianalisa secara mendalam, baik secara peraturan perundangundangan\r\ndan beberapa doktrin ahli hukum tata negara, pelaksanaan hak angket\r\noleh DPR terhadap KPK merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU No\r\n30 Tahun 2002 tentang Pembentukan KPK yang pada pasal 3 sebutkan bahwa\r\nKPK merupakan lembaga negara independen yang tak bisa diintervensi oleh\r\nlembaga manapun. Skripsi ini juga diperkuat oleh analisa siyasah yang pada\r\nintinya menyebutkan bahwa upaya pelemahan terhadap pemberantasan kejahatan\r\nadalah tindakan yang mungkar."^^ . "2019-02-15" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 12370086"^^ . "LUTFI FAOZI RAHMAN"^^ . "NIM. 12370086 LUTFI FAOZI RAHMAN"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Text)"^^ . . . . . "12370086_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Text)"^^ . . . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #34978 \n\nHAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Islam"@id . .