%A NIM. 12370086 LUTFI FAOZI RAHMAN
%O Drs. Rizal Qosim, M.Si
%T HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH
%X Semenjak bergulirnya wacana pelaksanaan hak angket DPR terhadap
KPK, publik sebagai penerima arus persebaran wacana ini terbelah menjadi 2
kutub diskursus. Pertama, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK memang
merupakan salah satu tugas DPR dalam fungsi melakukan mekanisme check and
balances terhadap semua lembaga negara yang bersumber pada dana APBN, tak
terkecuali KPK. Kedua, dikutub berlawanan; muncullah wacana bahwa
penggunaan hak angket DPR terhadap KPK merupakan sebuah langkah politik
DPR untuk menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Singkat kata,
hak angket DPR terhadap KPK adalah upaya pelemahan terhadap KPK. Atas dua
dasar kutub ini, Penulis merasa tertarik meneliti secara mendalam yang kemudian
tertuang dalam sebuah draft skripsi.
Permasalan dalam penelitian ini dikaji dengan metode penelitian
kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian hukum yang bersifat
normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan
pustaka baik data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach), yaitu dengan memaparkan materi pembahasan secara sistematiskomprehensif
melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada
norma hukum yang berkaitan dengan menkanisme pelaksanaan hak angket oleh
DPR serta mencantumkan beberapa anasir analisa keislaman mengenai hak
angket. Sehingga kemudian dijadikan basis analisa secara cermat dengan tujuan
memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah dianalisa secara mendalam, baik secara peraturan perundangundangan
dan beberapa doktrin ahli hukum tata negara, pelaksanaan hak angket
oleh DPR terhadap KPK merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU No
30 Tahun 2002 tentang Pembentukan KPK yang pada pasal 3 sebutkan bahwa
KPK merupakan lembaga negara independen yang tak bisa diintervensi oleh
lembaga manapun. Skripsi ini juga diperkuat oleh analisa siyasah yang pada
intinya menyebutkan bahwa upaya pelemahan terhadap pemberantasan kejahatan
adalah tindakan yang mungkar.
%K Hak Angket DPR, UU No 30 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
KPK, Pandangan Siyasah.
%D 2019
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib34978