%0 Thesis
%9 Skripsi
%A FAUZAN ARIEF HANAFI, NIM. 14370020
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2019
%F digilib:34981
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Kependudukan, Keluarga Berencana, Maqaṣīd asy-Syari’ah
%P 96
%T KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PERSEPEKTIF  MAQĀṢID ASY-SYARI’AH  (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN   KELUARGA)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34981/
%X Permasalahan mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan  keluarga menjadi permasalahan yang sering terabaikan. Permasalahan  kependudukan yang dalam penanganannya membutuhkan waktu lama membuat  kebijakan mengenai kependudukan tidak menjadi fokus utama dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan bonus demografi yang akan dihadapi  oleh Indonesia menjadi momen untuk meningkatkan perekonomian negara.  Pemerintah diharapkan sesegera mungkin mempersiapkan kondisi kependudukan  yang ideal yang seimbang antar jumlah populasi, persebaran dengan kualitas  kependudukan. Kebijakan yang tepat serta tidak bertentangan degan nilai  keagamaan menjadi hal yang penting agar dalam penyelenggaraanya mendapat  dukungan dan sesuai dengan yang diharapkan. Para pakar demografi menilai  pemerintah masih kurang maksimal dalam perencanan menghadapi bonus  demografi. Selain itu, perlu kiranya kebijakan tersebut dianalisis bagaimana  kesesuainya dalam sudut pandang Islam.  Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan  metode normatif sebagai pendekatannya. Dalam analisisnya, penyusun  menggunakan metode deskrptif-analitis. Penyusun mengumpulkan data-data secara  letterer, dengan menelaah dokumen, surat, karya tuis, hingga artikel-artikel yang  berkaitan dengan objek.  Hasil penelitian yang dilakukan penyusun, didapati bahwa UU Nomor 62  tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 mengatur mengenai  perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan sistem data iformasi  kependudukan. Pemerintah mengupayakan program Keluarga Berencana menjadi  kebijakan utama dalam pengendalian penduduk. Dalam penyelenggaran kebijakan  tentang kependudukan iwakilkan oleh BKKBN. Kebijakan pemerintah tentang  perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki keselarasan  dengan poin-poin dalam maqaṣīd asy-syari’ah, baik klasik maupun kontemporer.  Kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat dikatakan sebagai  bentuk real dari maqaṣīd asy-syari’ah.
%Z Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag