TY  - THES
N1  - DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW. M.AG.
ID  - digilib34984
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34984/
A1  - SILVIYANA WIRDATUL MUNAWAROH, NIM. 14370050
Y1  - 2019/02/15/
N2  - Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi,
komunikasi, dan informasi membawa ancaman yang bersifat multidimensial bagi
pertahanan negara Indonesia khususnya kesadaran bela negara. Hal ini menyebabkan
permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya menjadi
tanggung jawab seluruh instansi terkait juga komponen pendukung dan cadangan yang
sangat penting yaitu warga negara Indonesia sebagai upaya bela negara. Dalam
mengatasi hal tersebut, Menteri Pertahanan mengeluarkan Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara 2015-2019.
Di dalamnya mengatur kebijakan pembangunan karakter bangsa dalam bentuk
program bela negara. Terdapat lima butir kebijakan yang kemudian diturunkan menjadi
program-program bela negara. Yakni pembentukan desain induk Pembinaan
Kesadaran Bela Negara, pembentukan pusat pelatihan dan pendidikan bela nega,
pelatihan kader bela negara, peningkatan peran media masa dalam program bela negara
serta sinergi antar kementerian dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Namun,
terdapat pro-kontra di masyarakat dalam pelaksanaan program bela negara tersebut,
dikarenakan belum adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur secara rinci
dan jelas yang berdampak pada sejauh manakah program bela negara tersebut
mengandung kemaslahatan.
Penelitian ini mengkaji program bela negara tersebut dalam pandangan
ma?la?ah. Ma?la?ah disini menekankan pada segi kualitas dan kepentingan maslahat,
yaitu pada tingkatan ma?la?ah ?ar?riyyah atau ?ajiyyah atau ta?s?niyyah. Pada
tingkatan ma?la?ah ?ar?riyyah, kebijakan tersebut harus mengandung lima prinsip
yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kehormatan. Apabila tidak
mengandung kelima prinsip tersebut, maka tingkat kemaslahatannya turun pada
tingkatan ?ajiyyah. Dalam tingkatan ini, apabila dihilangkannya program tersebut tidak
menimbulkan kesulitan, maka turun pada tingkatan ta?s?niyyah, yaitu sebagai
pelengkap dan kebagusan bagi kebijakan sebelumnya.
Dalam penelitian ini menemukan bahwa program bela negara tersebut
mengandung nilai ma?la?ah sesuai tuntunan syari?at dan fitrah manusia dengan
tingkatan ma?la?ah ta?s?niyyah yaitu sebagai pelengkap yang bertujuan
mengakomodasi kebijakan pertahanan negara dalam bentuk pembangunan karakter
bangsa. Dengan analisis, bahwa tidak adanya program tersebut, tidak akan mengancam
kelima prinsip ?ar?riyyah serta tidak menimbulkan kesulitan (?ajiyyah). Kelima butir
implementasi programnya merupakan pelengkap dalam upaya pertahanan negara
menjadi lebih sempurna dengan melibatkan aspek fisik dan psikis, upaya peningkatan
kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara serta rasa cinta tanah air yang tinggi
demi kemajuan dan kesejahteraan negara.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Pertahanan Negara
KW  -  Bela Negara
KW  -  Ma?la?ah.
M1  - skripsi
TI  - PROGRAM BELA NEGARA DALAM PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 
PERSPEKTIF MA?LA?AH
AV  - restricted
EP  - 91
ER  -