@phdthesis{digilib35451,
           month = {January},
           title = {PT. ARAFAT DALAM PERHAJIAN DI INDONESIA TAHUN 1964-1979 M},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 14120079 Susi Laela Sari},
            year = {2019},
            note = {Dr. Imam Muhsin, M. Ag.},
        keywords = {Kata kunci: PT. Arafat, Perhajian.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35451/},
        abstract = {Minat berhaji umat Islam di Indonesia sangat besar, sehingga
menjadi peluang pihak swasta untuk mendirikan perusahaan pelayaran
untuk mengangkut jamaah haji ke tanah suci. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu: bagaimana penyelenggaraan haji di Indonesia
sebelum berdirinya PT. Arafat? Bagaimana latar belakang berdirinya PT.
Arafat? bagaimana peran PT. Arafat dalam penyelenggaraan haji di
Indonesia?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ekonomi Politik
dengan teori patron client. Patron client terjadi apabila terdapat dua orang
atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama dan saling
menguntungkan, yaitu antara ?Patron? dan ?client?. Menurut James
Scoot dalam patron client terdapat ketidaksamaan dalam pertukaran
(inequality of exchange) yang menggambarkan perbedaan dalam
kekuasaan, kekayaan dan kedudukan. Metode sejarah yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri empat tahap yaitu; heuristik (pengumpulan
sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan
historiografi (penulisan). Pada tahun 1960-an pergi haji menggunakan
kapal laut menjadi favorit, untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji maka
didirikan sebuah perusahaan pelayaran bernama PT. Arafat pada tanggal 1
Desember 1964, dengan modal dari penjualan saham sebesar Rp. 50.000,-.
PT. Arafat berhasil membeli kapal dalam kurun waktu tiga tahun dari hasil
penjualan sahamnya. Peran PT. Arafat dalam perhajian adalah
menyediakan trasnportasi untuk mengangkut jamaah haji dengan prosedur
pedaftaran, Pembagian Kuotan dan Penempatan di atas kapal. Pada tahun
1979 PT. Arafat dinyatakan pailit dengan hutang sebesar 12 Milyar,
sehingga pemerintah mengeluarkan SK melalui Menteri Perhubungan
dengan No. SK-72/OT.001/Phb-79, yang isinya meniadakan angkutan
haji dengan kapal laut.}
}